FAKTA NEWS – Gorontalo. Sorotan publik terhadap tingginya frekuensi perjalanan dinas (perjadis) Anggota DPRD Provinsi Gorontalo terus menuai respons beragam dari para wakil rakyat. Sejumlah legislator akhirnya angkat bicara, sementara sebagian lainnya memilih belum memberikan tanggapan.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Laode Haimudin, memberikan klarifikasi singkat saat dimintai tanggapan terkait kritik publik atas kinerja DPRD yang dinilai lebih banyak dihabiskan melalui perjalanan dinas.
“DPRD itu kerja kolektif kolegial. Kinerja itu kinerja lembaga. Itu jawaban saya. Dan laporan kinerja disampaikan setiap tahun,” ujar Laode singkat.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa aktivitas perjalanan dinas tidak bisa dilekatkan pada individu semata, melainkan merupakan bagian dari mekanisme kerja lembaga DPRD secara keseluruhan yang dipertanggungjawabkan melalui laporan resmi tahunan.
Sementara itu, Anggota DPRD lainnya, Mikson Yapanto, belum dapat memberikan penjelasan substantif. Saat dihubungi, Mikson menyampaikan permohonan maaf karena belum siap memberikan keterangan.
“Mhn maaf lagi blm siap lagi sibuk baku tlp dgn spupu, om lagi sakit,” ujar Mikson melalui pesan singkat.
Ia menambahkan bahwa dirinya tetap terbuka untuk berdiskusi lebih lanjut, namun membutuhkan waktu.
“Insyaallah baku dapa mo diskusi soalx kalau baku WA agak terbatas,” tambahnya.
Namun demikian, hingga berita ini diterbitkan, Sulyanto Pateda, belum memberikan jawaban ataupun klarifikasi meski telah berulang kali dihubungi redaksi.
Sikap diam tersebut menambah daftar pejabat DPRD yang belum merespons secara terbuka kritik publik terkait efektivitas perjalanan dinas dan relevansinya dengan kerja nyata bagi masyarakat Gorontalo.
Redaksi Fakta News menegaskan tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo demi keberimbangan informasi dan transparansi kepada publik.
