FAKTA NEWS – GORONTALO. Ketua DPD Pro Jurnalismedia Siber (PJS) Gorontalo, Jhojo Rumampuk mengecam keras pernyataan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Gorontalo, Indriani Dunda, yang dinilai bernuansa intimidatif terhadap media dengan mengancam akan menggunakan hak imunitasnya.
Menurut Ketua DPD PJS, sikap tersebut bukan sekadar klarifikasi, melainkan sinyal mental kekuasaan yang anti kritik dan berbahaya bagi kebebasan pers.
“Kalau setiap kritik dibalas dengan ancaman hak imunitas, itu bukan klarifikasi. Itu intimidasi terselubung. Itu pesan yang jelas bahwa Indriani Dunda seakan mengatakan (jangan sentuh saya),” tegasnya tanpa kompromi.
Jhojo menegaskan bahwa hak imunitas anggota DPRD bukanlah perisai pribadi untuk melindungi reputasi dari sorotan publik. Hak itu melekat dalam konteks menjalankan fungsi legislasi, bukan untuk menghadapi pemberitaan soal penggunaan anggaran perjalanan dinas.
“Hak Imunitas itu adalah bagaimana Negara memberikan kekebalan hukum terbatas agar Anggota DPRD itu bebas berpendapat, tidak dapat dituntut secara hukum dan tidak dapat digugat di pengadilan. Media itu mengawasi. DPRD itu diawasi. Uang perjalanan dinas itu uang rakyat, bukan uang pribadi. Jadi jangan alergi ketika publik bertanya,” katanya keras.
Jhojo menilai, membawa-bawa hak imunitas dalam konteks pemberitaan media justru memperlihatkan ketidakdewasaan dalam menghadapi kritik. Jika pemberitaan dianggap tidak akurat, mekanismenya jelas, gunakan hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan ke Dewan Pers.
“Bukan dengan gaya peringatan. Bukan dengan nada mengancam. Itu pola ortodoks atau pola lama yang tidak relevan di era keterbukaan informasi,” ujarnya.
Lebih jauh, Ketua DPD PJS menilai pernyataan tersebut mencerminkan kecenderungan pejabat yang ingin dihormati, tetapi tidak siap dikritik.
“Pejabat publik yang merasa terganggu oleh pertanyaan media harusnya introspeksi. Mengapa transparansi terasa menakutkan? Mengapa kontrol publik dianggap serangan?” sindirnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPD PJS Gorontalo tidak akan gentar terhadap tekanan apa pun.
“Kami tidak bekerja untuk menyenangkan kekuasaan. Kami bekerja untuk publik. Dan jika ada upaya membungkam dengan dalih hak imunitas, itu justru memperkuat alasan bagi pers untuk semakin kritis.”
DPD PJS Gorontalo mengingatkan bahwa demokrasi tidak mati karena kritik, tetapi mati ketika pejabat mulai menggunakan kewenangannya untuk menakut-nakuti pengawasnya.
“Kalau mentalnya anti kritik, jangan duduk di kursi legislatif. DPRD bukan ruang steril dari pertanyaan. Itu rumah rakyat. Media berbicara tentang pemanfaatan efisiensi penggunaan pajak rakyat, bukan persoalan imunitas Anggota DPRD. Jika melakukan Perjalanan Dinas 3 Hingga 4 kali dalam kurun waktu 2 bulan, itu bukan efisiensi. Itu malah pemborosan keuangan daerah, ” pungkasnya.
