Faktanews.com, Gorontalo– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menunjukkan komitmennya dalam mengawal aspirasi masyarakat penambang dengan memastikan peninjauan langsung ke lokasi sengketa antara penambang tradisional dan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pohuwato.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri, saat berdialog dengan massa aksi yang tergabung dalam LSM LABRAK bersama para penambang di Kantor Bupati Pohuwato, Senin (11/05/2026).
Dalam kesempatan itu, Hamdi menegaskan bahwa DPRD tidak akan menutup mata terhadap berbagai keluhan masyarakat, termasuk dugaan pengrusakan fasilitas milik penambang rakyat yang belakangan menjadi sorotan publik.
Sebagai bentuk keseriusan lembaga legislatif dalam menindaklanjuti aspirasi tersebut, DPRD menjadwalkan peninjauan lapangan ke lokasi yang menjadi titik persoalan pada Selasa (12/05/2026). Peninjauan itu akan dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan sekaligus memastikan informasi yang berkembang dapat diverifikasi secara objektif.
“DPRD tidak akan tinggal diam terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kami akan turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi sebenarnya dan mendengarkan semua pihak yang terlibat,” tegas Hamdi Alamri.
Menurutnya, kehadiran investasi di daerah harus mampu menciptakan manfaat bagi masyarakat sekitar serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, setiap persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial perlu diselesaikan melalui dialog dan pendekatan yang mengedepankan keadilan.
Hamdi juga menyampaikan bahwa DPRD akan melakukan pendalaman terhadap laporan masyarakat terkait dugaan pengrusakan fasilitas penambangan rakyat, termasuk talang emas dan pondok milik warga. Hasil peninjauan lapangan nantinya akan menjadi dasar bagi DPRD dalam menentukan langkah-langkah lanjutan.
Selain itu, DPRD berkomitmen membangun komunikasi lintas fraksi guna memastikan pengawalan terhadap persoalan tersebut dilakukan secara kolektif dan terukur.
“Investasi harus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Jangan sampai kehadirannya justru memunculkan persoalan yang merugikan warga. DPRD akan berdiri bersama rakyat dalam memperjuangkan keadilan dan penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak,” ujar Hamdi.
Sementara itu, Koordinator LSM LABRAK, Sonni Samoe, mengapresiasi respons cepat yang ditunjukkan pimpinan DPRD Pohuwato terhadap tuntutan masyarakat penambang. Menurutnya, langkah DPRD turun langsung ke lapangan menjadi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini menginginkan adanya perhatian serius terhadap persoalan yang mereka hadapi.
Para penambang berharap peninjauan lapangan yang dilakukan DPRD dapat menghasilkan solusi yang adil, menjamin kepastian hukum, serta membuka ruang dialog yang konstruktif antara masyarakat dan pihak perusahaan.
***
