Faktanews.com, Pohuwato – Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal penyelesaian berbagai persoalan yang berkembang di wilayah konsesi PT PETS dengan mengedepankan dialog dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan lapangan yang dilakukan bersama Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, Wakil Bupati Iwan S. Adam, Wakil Ketua DPRD Hamdi Alamri, Anggota DPRD Abdul Hamid Sukoli, serta sejumlah pejabat daerah ke lokasi TSF Pos 4 pertigaan Borose, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Minggu (17/05/2026).
Perjalanan menuju lokasi perusahaan berlangsung cukup menantang. Rombongan harus menggunakan kendaraan roda dua untuk melintasi medan berat di sepanjang bantaran sungai menuju wilayah konsesi perusahaan. Kondisi jalan yang licin, berbatu, tanjakan dan turunan curam, serta beberapa kali melintasi aliran sungai menjadi gambaran nyata kondisi akses menuju kawasan tersebut.
Menurut Beni Nento, kunjungan langsung ke lapangan penting dilakukan agar pemerintah daerah dan DPRD dapat melihat secara nyata kondisi yang dihadapi masyarakat maupun pihak perusahaan.
“DPRD memandang bahwa persoalan yang berkembang di wilayah konsesi ini harus disikapi secara bijaksana dan komprehensif. Karena itu kami turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan serta mendengar berbagai masukan yang nantinya menjadi bahan dalam merumuskan solusi terbaik,” ujar Beni Nento.
Setibanya di lokasi perusahaan, rombongan melakukan dialog dengan pihak PT PETS terkait berbagai kondisi yang terjadi di kawasan tersebut, termasuk rencana pembangunan bendung yang menjadi perhatian berbagai pihak.
Namun karena hujan deras yang mengguyur kawasan itu serta mempertimbangkan faktor keselamatan akibat potensi longsor dan meningkatnya debit sungai, perjalanan menuju titik berikutnya tidak dapat dilanjutkan.
Meski demikian, dari hasil pertemuan di lokasi, DPRD Pohuwato bersama Pemerintah Kabupaten Pohuwato sepakat untuk mendorong langkah-langkah lanjutan guna mencari jalan keluar yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat, para penambang, pelaku usaha jasa transportasi lokal, serta pihak perusahaan.
Beni Nento menilai penyelesaian persoalan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan di wilayah tersebut.
“Kami menginginkan adanya solusi yang memberikan kepastian bagi semua pihak. Kepentingan masyarakat harus diperhatikan, begitu juga aspek investasi, lingkungan hidup, keamanan, dan ketertiban. Karena itu diperlukan forum bersama yang melibatkan seluruh stakeholder terkait,” tegasnya.
Dari hasil kunjungan tersebut, disepakati akan dilaksanakan pertemuan lanjutan yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, DPRD Pohuwato, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Polres Pohuwato, Kejaksaan Negeri Pohuwato, Balai Wilayah Sungai Sulawesi, Dinas Lingkungan Hidup, pihak perusahaan, serta unsur terkait lainnya.
Ketua DPRD berharap forum lintas sektor tersebut dapat menghasilkan keputusan yang objektif, berkeadilan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun perusahaan.
“DPRD akan terus mengawal proses ini agar keputusan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan daerah dan masyarakat Pohuwato. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh pihak dapat duduk bersama untuk menemukan solusi yang terbaik,” pungkas Beni Nento.
***
