Faktanews.com, Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo bergerak cepat mencari solusi atas belum cairnya klaim BPJS Kesehatan senilai lebih dari Rp2 miliar yang dialami dua rumah sakit milik daerah, yakni RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe dan RSUD Otanaha. Persoalan tersebut dinilai perlu segera diselesaikan agar tidak berdampak terhadap kondisi keuangan rumah sakit dan pelayanan kepada masyarakat.
Permasalahan itu menjadi salah satu pembahasan utama dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan yang mempertemukan Pemerintah Kota Gorontalo, DPRD, dan BPJS Kesehatan di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Kamis (21/5/2026).
Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid, mengatakan informasi mengenai klaim yang belum dapat dicairkan diperoleh dari hasil evaluasi Wali Kota Gorontalo terhadap penyelenggaraan layanan kesehatan rujukan.
“Ada kurang lebih Rp2 miliar lebih dana talangan yang tidak bisa diklaim oleh RSUD Otanaha maupun RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe. Karena itu, kami memanfaatkan forum ini untuk mencari solusi konkret yang harus dilakukan oleh pihak rumah sakit agar persoalan ini dapat diselesaikan,” ujar Ismail.
Menurutnya, Pemerintah Kota Gorontalo ingin mengetahui secara pasti penyebab belum cairnya klaim tersebut, apakah dipengaruhi oleh penerapan regulasi baru, ketidaksesuaian persyaratan administrasi, atau kendala teknis lainnya dalam proses pengajuan klaim.
Ismail menegaskan persoalan tersebut tidak boleh berlarut-larut. Pasalnya, dana klaim BPJS merupakan salah satu sumber pendapatan utama rumah sakit yang digunakan untuk menunjang operasional, pengadaan layanan, hingga menjaga mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Gorontalo meminta Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Keuangan Daerah, serta manajemen RSUD Prof. Dr. H. Aloei Saboe dan RSUD Otanaha memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan guna mengidentifikasi dan menyelesaikan seluruh kendala yang ada.
Melalui langkah tersebut, Pemkot Gorontalo berharap proses pencairan klaim dapat segera kembali berjalan normal sehingga stabilitas keuangan rumah sakit tetap terjaga, pelayanan kepada pasien tidak terganggu, dan masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang optimal.
