Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menyoroti pola pengelolaan program kepemudaan yang dinilai masih berorientasi pada bantuan setelah organisasi mengajukan proposal.
Sorotan itu disampaikan saat Komisi IV melakukan kunjungan ke Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boalemo, Rabu (16/9/2026). Kunjungan dipimpin Sekretaris Komisi IV, Ghalib Lahidjun.
Ghalib menilai pemerintah perlu mengubah pola pembinaan dari sekadar merespons proposal menjadi pembangunan kepemudaan yang terencana.
“Selama ini penyelesaian kepemudaan hanya pada hilirnya, tidak pada hulunya. Ketika ada proposal, baru kemudian mendapatkan bantuan,” tegasnya.
Ia mendorong adanya roadmap kepemudaan yang terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan. Menurutnya, program seperti pertanian maupun pariwisata dapat sekaligus menjadi ruang pengembangan kapasitas pemuda.
Komisi IV juga mendorong penguatan kaderisasi melalui dukungan anggaran hingga tingkat kabupaten dan kota
“Di Provinsi Gorontalo, kami sudah memperjuangkan bagaimana membantu kapasitas kepemudaan, termasuk membiayai anggaran pengkaderan yang bisa untuk kabupaten dan kota,” ujarnya.
Untuk 2027, pemerintah daerah diharapkan menganggarkan program kaderisasi sekaligus menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan.
“Kami berharap di tahun 2027 di kabupaten dan kota juga dianggarkan terkait pengkaderan kepemudaan melalui organisasi, serta rencana aksi daerah terkait program-program kepemudaan,” kata Ghalib.
