FAKTA NEWS – GORONTALO UTARA. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, Abdul Wahab Paudi, akhirnya memberikan klarifikasi terkait dugaan pungutan liar (pungli) sebesar 1,3 juta terhadap sekolah penerima Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan.
Wahab membantah adanya pungutan terhadap sekolah yang sedang melaksanakan program revitalisasi. Namun, dalam penjelasannya, ia mengakui adanya pengumpulan dana yang disebutnya sebagai pinjaman untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor, sebelum anggaran kegiatan tersedia.
Klarifikasi ini muncul setelah informasi mengenai dugaan permintaan uang kepada sekolah penerima revitalisasi mencuat pascakegiatan pendampingan hukum pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Wahab mengawali penjelasannya dengan menyampaikan permohonan maaf karena kondisi kesehatannya yang kurang baik dalam beberapa hari terakhir.
Terkait pelaksanaan program revitalisasi sekolah, ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut saat ini berjalan dengan pengawasan berlapis dari berbagai pihak, mulai dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Gorontalo, perguruan tinggi sebagai fasilitator, hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menurut Abdul Wahab Paudi, setiap sekolah membentuk panitia pelaksana yang melibatkan unsur komite dan masyarakat. Ia juga menyebut kerja sama program dilakukan langsung antara Kemendikdasmen dan kepala sekolah, bukan dengan Dinas Pendidikan.
“Alhamdulillah di Gorut ada yang sudah progres di atas 80 persen dengan kualitas pekerjaan sangat baik sebagaimana monitoring dan evaluasi BPMP,” ungkap Wahab.
Mengenai informasi dugaan pungutan, Wahab secara tegas membantah adanya pembebanan biaya kepada sekolah penerima revitalisasi.
“Terkait dengan info ada pungutan, saya pastikan itu tidak ada dan bisa dicek langsung kepada sekolah yang sedang melaksanakan revit. Tidak ada beban atau pungutan apa pun kepada sekolah pelaksana,” tegasnya.
Ia juga menyatakan telah mengingatkan seluruh sekolah agar mematuhi petunjuk teknis pelaksanaan program yang telah ditandatangani bersama Kemendikdasmen.
Meski membantah adanya pungutan, Abdul Wahab Paudi mengakui kemungkinan terdapat pengumpulan dana yang menurutnya merupakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Dinas Pendidikan.
Ia menjelaskan, sejumlah kegiatan dinas harus tetap berjalan ketika anggaran dalam APBD Perubahan belum tersedia atau belum dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan tersebut.
“Yang jelas begini, ada kebutuhan kantor yang sifatnya, kan torang pe anggaran ini APBD dan perubahan ini belum ada dua minggu kemarin itu. Sedangkan ada beberapa kegiatan sudah harus dibiayai,” jelas Wahab.
Ia menyebut kegiatan seleksi calon kepala sekolah dan sejumlah kegiatan lainnya sebagai contoh kebutuhan yang harus diselesaikan oleh dinas.
“Seperti torang sedang melakukan kegiatan seleksi calon kepala sekolah dan kegiatan-kegiatan lain yang torang harus selesaikan, mungkin itu sifatnya pinjaman dan tidak ada pungutan,” lanjutnya.
Wahab kemudian menegaskan bahwa dana yang dimaksud merupakan pinjaman, termasuk kemungkinan pinjaman kepada sejumlah kepala sekolah yang tidak terbatas pada sekolah penerima revitalisasi.
“Itu sifatnya sebagai pinjaman, mungkin ada beberapa sekolah yang mungkin juga bukan hanya yang punya revit. Ada pinjaman ke kepala sekolah dan itu sudah dikembalikan. Jadi tidak ada pungutan. Dan itu sudah dikembalikan oleh kantor,” tegas Wahab.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari klarifikasi yang disampaikan Kepala Dinas Pendidikan. Sebab, meskipun membantah pungutan, Wahab mengakui adanya pinjaman dana yang melibatkan sejumlah kepala sekolah dan menyatakan bahwa dana tersebut telah dikembalikan.
Namun, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai jumlah sekolah yang terlibat, besaran dana yang dipinjam dari masing-masing pihak, waktu pengumpulan, mekanisme peminjaman, serta dokumen yang membuktikan pengembalian dana tersebut.
Hal-hal tersebut penting untuk diperjelas guna memastikan bahwa transaksi yang dimaksud benar merupakan pinjaman dan tidak berkaitan dengan kewajiban sekolah dalam melaksanakan program revitalisasi.
Di sisi lain, muncul pernyataan berbeda dari Isra Said terkait informasi pengumpulan dana tersebut.
Isra menyatakan bahwa tidak pernah ada pengumpulan uang sebagaimana yang dipersoalkan, sekaligus membantah adanya pengembalian dana.
“Maksudnya, tidak ada ini mengumpul-ngumpul. Yah tidak ada mengumpul jadi tidak ada mengembalikan,” tegas Isra sambil tertawa.
Pernyataan Isra tersebut berbeda dengan penjelasan Wahab yang mengakui adanya pinjaman dana untuk kebutuhan kantor dan menyebut dana itu telah dikembalikan.
Perbedaan keterangan ini memunculkan pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka: apakah benar terdapat transaksi pinjaman dengan sejumlah kepala sekolah, siapa saja pihak yang terlibat, dan bagaimana mekanisme transaksi tersebut berlangsung?
