DPRD KOta Gorontalo

Ketua Komisi II, Herman Haluti, mendesak Pemerintah Kota Gorontalo untuk segera membentuk Badan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi terhadap kebijakan penghapusan kredit macet bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, serta nelayan. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menyoroti masalah izin pergudangan di Kota Gorontalo.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Gorontalo mengkritisi sejumlah pos anggaran dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025. Salah satu yang menjadi perhatian adalah anggaran perjalanan dinas biasa dan dalam kota yang mencapai Rp448 juta, serta belanja alat/bahan kegiatan kantor dan alat tulis kantor (ATK) yang fantastis, sebesar Rp5,4 miliar.

Ketua DPRD, Irwan Hunawa, melontarkan kritik tajam terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Gorontalo saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025. (23/11)

Peringatan Sumpah Pemuda menjadi momentum penting bagi generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai kebangsaan, khususnya dalam upaya memajukan daerah, terutama bagi para pemuda di Kota Gorontalo.

DPRD Kota Gorontalo melakukan evaluasi salah satu program keagamaan di Kota Gorontalo. Yakni, pemberian insentif bagi tenaga pendidikan informal, bagi para guru ngaji Al-Qur’an dan imam masjid.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan masa reses anggota DPRD Kota Gorontalo akan dilaksanakan pertengahan bulan November 2024 mendatang.

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kasus sengketa rumah layak huni (Mahyani), yang berada di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo.