Fakta News – Gorontalo. Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Menolak KKN (AMMMK) Gorontalo mendesak Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk segera memeriksa Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang juga menjabat sebagai Ketua IMI Gorontalo, Erwin Ismail, terkait dugaan penyalahgunaan Anggaran Pokok Pikiran (Pokir) yang disebut-sebut dititipkan ke KONI Gorontalo.
Koordinator AMMMK, Diki Modanggu, mengatakan bahwa publik kini menaruh perhatian serius terhadap lambannya langkah Kejati Gorontalo dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Padahal, menurut informasi yang beredar, sejumlah anggota dan mantan anggota IMI Gorontalo telah diperiksa oleh penyidik, namun hingga saat ini Erwin Ismail selaku Ketua IMI belum juga dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Kejati Gorontalo harus berani dan adil dalam menegakkan hukum. Jangan ada kesan tebang pilih. Jika anggota IMI sudah diperiksa, maka Ketua IMI pun harus diperiksa. Tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun,” tegas Diki Modanggu.
Diki juga menyoroti potensi intervensi politik dalam kasus tersebut. Ia meminta agar Gubernur Gorontalo tidak ikut campur dan membiarkan aparat penegak hukum bekerja secara profesional tanpa tekanan.
“Kami mengingatkan Gubernur Gorontalo agar tidak mengintervensi penegakan hukum atas kasus yang menyeret anaknya. Biarkan Kejaksaan bekerja dengan independen, jangan sampai kepercayaan publik terhadap hukum hancur karena campur tangan kekuasaan,” ujarnya.
Diki menambahkan, AMMMK akan kembali menggelar aksi lanjutan pada Kamis mendatang di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Dalam aksi tersebut, pihaknya juga akan menyerahkan laporan resmi terkait dugaan penyalahgunaan Dana Pokir yang dititipkan ke KONI.
“Kami tidak akan berhenti mengawal kasus ini. Publik berhak tahu bagaimana dana publik dikelola. Ini bukan hanya soal individu, tapi tentang moral dan integritas lembaga negara,” tutup Diki Modanggu.
