Faktanews.com, Boalemo – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Boalemo menuntut adanya konsistensi yang kuat antara perencanaan dan penganggaran daerah dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.
Pandangan fraksi yang disampaikan juru bicara Mohammad Amin dalam rapat paripurna DPRD Boalemo menegaskan bahwa sinkronisasi antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA-PPAS, dan Rancangan APBD 2026 adalah kunci keberhasilan pembangunan.
“Setiap kebijakan anggaran harus berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, serta didukung oleh sistem pengawasan internal yang kuat guna meminimalkan kebocoran anggaran,” ujar Mohammad Amin.
Sinergi Pembangunan: Fraksi mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat kolaborasi dan sinergipembangunan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan sektor swasta. Langkah ini dinilai esensial untuk mempercepat implementasi program prioritas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keadilan Anggaran: Fraksi Gerindra mendesak agar distribusi anggaran memperhatikan kebutuhan riil masyarakat di seluruh kecamatan. Perhatian khusus harus diberikan pada wilayah pesisir dan pedalaman yang masih tertinggal dalam pelayanan publik.
Dukungan Kritis: Meskipun menyatakan dukungan politik yang konstruktif terhadap program pro-rakyat, Fraksi menegaskan bahwa fungsi pengawasan akan tetap berjalan secara kritis dan bertanggung jawab.
Fraksi Partai Gerindra menutup pandangannya dengan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan menuju Boalemo yang lebih maju.
