FAKTA NEWS – GORONTALO. Upaya restrukturisasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo justru tersandung di meja Pemerintah Provinsi Gorontalo. Rencana pemisahan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) yang digadang-gadang untuk mempercepat kinerja sektor strategis, kini terkesan diparkir tanpa arah.
Alih-alih menjadi katalis peningkatan layanan publik, dokumen itu justru terjebak dalam labirin birokrasi yang lamban atau lebih buruk, disengaja untuk diperlambat.
Surat resmi yang dilayangkan sejak 30 Maret 2026 baru mendapat respons hampir sebulan kemudian, tepatnya 29 April 2026.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan serius. Apakah ini sekadar kelambanan administratif, atau ada faktor non-teknis yang bermain.
“Kalau urusan seperti ini saja baru dibalas dalam satu bulan, ini bukan sekadar lambat, ini alarm bahwa ada yang tidak beres dalam sistem pemerintahan,” tegas Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea.
Lebih jauh, respons Pemerintah Provinsi Gorontalo dinilai janggal. Bukannya fokus pada substansi pemisahan organisasi perangkat daerah, Pemprov justru meminta laporan fiskal daerah dari sesuatu yang oleh Pemkot dianggap keluar dari konteks pengajuan.
Bagi Adhan, ini bukan sekadar salah tafsir administratif, melainkan indikasi bahwa proses birokrasi telah bergeser dari fungsi pelayanan menjadi alat kontrol yang berlebihan.
“Ini bukan urusan mereka untuk membiayai. Kami mampu. PAD kami 102 persen. Kajian sudah matang. Jadi pertanyaannya, apa lagi yang dipersoalkan?” ujarnya dengan nada tegas.
Pemisahan Disparpora sendiri bukan tanpa dasar. Selain untuk memaksimalkan pengelolaan sektor pariwisata, pemuda, dan olahraga yang selama ini dinilai terlalu gemuk dalam satu atap, langkah ini juga membuka ruang karier ASN yang selama ini stagnan akibat sempitnya struktur jabatan.
Namun ketika kebijakan yang berbasis kebutuhan justru terhambat di level provinsi, sehingga Walikota Gorontalo mencurigai, apakah ini murni soal prosedur, atau ada ego sektoral yang sedang dipertontonkan.
Adhan bahkan secara terbuka mengingatkan agar relasi antar pemerintah tidak dikaburkan oleh kepentingan personal.
“Jangan bawa urusan pribadi ke pemerintahan. Kami di Pemkot tidak pernah menghambat program Pemprov. Bahkan kami fasilitasi. Tapi kalau sebaliknya terjadi, ini preseden buruk,” tandasnya.
