Faktanews.com, Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo kembali menggelar agenda silaturahmi bersama masyarakat yang kini memasuki titik ke-18. Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Limba U I, Kecamatan Kota Selatan, Sabtu (23/5/2026), menjadi ruang dialog antara pemerintah dan warga untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari keamanan, perlindungan perempuan dan anak, hingga pentingnya pendataan ekonomi.
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea, Wakil Wali Kota Indra Gobel, Sekretaris Daerah Ismail Madjid, jajaran pimpinan instansi vertikal, unsur TNI-Polri, serta perwakilan Bank Tabungan Negara (BTN) Gorontalo.
Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kanit PPA Polresta Gorontalo Kota, Aristia, mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga Mei 2026 pihaknya telah menerima sekitar 60 laporan yang berkaitan dengan berbagai persoalan hukum dan sosial.
“Sebagian laporan sudah kami limpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk proses lebih lanjut,” ujarnya.
Aristia mengajak masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitar. Ia memastikan kepolisian akan menjaga kerahasiaan identitas pelapor maupun korban.
“Kami pastikan identitas pelapor dan korban akan dirahasiakan. Jika menemukan tindak kriminal, terutama dalam situasi darurat yang membutuhkan kehadiran polisi, masyarakat bisa menghubungi layanan call center 110 yang aktif selama 1×24 jam,” jelasnya.
Namun demikian, ia mengingatkan agar layanan darurat 110 digunakan secara bertanggung jawab. Menurutnya, masih ditemukan laporan palsu maupun panggilan iseng yang dapat mengganggu pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.
“Kami imbau jangan main-main, karena ada juga yang usil. Bahkan ada yang menelepon hanya untuk mencari jodoh dan hal-hal yang tidak semestinya,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Gorontalo, Sri Dewi Monoarfa, menyampaikan bahwa BPS tengah melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai Mei hingga Agustus. Pendataan tersebut bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas usaha masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Ia mengimbau masyarakat agar menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar dan lengkap.
“Jangan takut kalau ada petugas BPS datang mendata dan jangan mengada-ngada. Data yang kami sajikan akan maksimal jika petugas mendapatkan jawaban yang jujur,” katanya.
Menurut Sri, kualitas pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang diperoleh di lapangan. Karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
“Karena data bukan sekadar angka, tetapi menjadi dasar dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
