FAKTA NEWS – GORONTALO. Tingginya intensitas perjalanan dinas 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo kembali menjadi sorotan. Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan keterbatasan anggaran sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), aktivitas perjalanan dinas para wakil rakyat justru dinilai terlalu dominan.
Sorotan tersebut bahkan datang dari internal DPRD Provinsi Gorontalo sendiri.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram Salilama, secara terbuka meminta agar anggaran perjalanan dinas anggota DPRD yang diperkirakan mencapai kurang lebih Rp20 miliar per tahun dipangkas.
Pernyataan itu disampaikan Fikram saat rapat kerja bersama sejumlah OPD mitra kerja Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Fikram menilai besarnya alokasi anggaran perjalanan dinas anggota DPRD perlu dievaluasi secara serius. Menurutnya, anggaran perjalanan dinas yang terlalu besar tidak sebanding dengan kebutuhan sejumlah OPD yang masih menghadapi keterbatasan anggaran dalam menjalankan program pelayanan publik.
“Anggaran perjalanan dinas DPRD terlalu tinggi, maka kerja para anggota DPRD hanya perjalanan dinas terus,” ungkap Fikram.
Menurut legislator Partai Golkar itu, anggaran yang dapat dihemat dari perjalanan dinas seharusnya dialihkan untuk memperkuat program-program OPD yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Anggarannya dibagi ke OPD dan program ke masyarakat,” ujar Fikram.
Fikram juga menyoroti tingginya frekuensi perjalanan dinas yang dinilainya berpengaruh terhadap intensitas agenda rapat dan pembahasan persoalan daerah di DPRD.
Ia menyebut, agenda rapat rutin DPRD lebih banyak berlangsung pada hari Senin. Sementara pada hari-hari berikutnya, sebagian anggota DPRD disebut lebih banyak berada di luar daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas.
“Bahkan saking banyaknya anggaran perjalanan dinas, DPRD rapatnya itu hanya hari Senin setiap minggu, selebihnya keluar daerah perjalanan dinas,” kata Fikram.
Padahal, menurutnya, masih banyak agenda daerah dan aspirasi masyarakat yang membutuhkan kehadiran langsung anggota DPRD untuk dibahas dan ditindaklanjuti.
Kehadiran anggota DPRD di daerah, kata Fikram, sangat penting untuk memastikan berbagai persoalan masyarakat dapat segera dibahas melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Karena itu, ia kembali menegaskan perlunya evaluasi terhadap besaran anggaran perjalanan dinas DPRD. Fikram bahkan secara tegas menyampaikan rekomendasi agar anggaran tersebut dipangkas dan dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.
“Kami Komisi I menyarankan agar anggaran perjalanan dinas DPRD dipangkas,” tegas aleg Partai Golkar tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran perjalanan dinas anggota DPRD Provinsi Gorontalo diperkirakan mencapai sekitar Rp20 miliar setiap tahun.
Sumber yang dihimpun menyebutkan, anggaran tersebut bahkan dikabarkan telah terserap dalam kurun waktu sekitar tujuh bulan. Kondisi itu kemudian memunculkan kebutuhan pengajuan penambahan anggaran dalam pembahasan APBD Perubahan.
Besarnya alokasi anggaran perjalanan dinas tersebut tak sepenuhnya mengejutkan publik. Pasalnya, tingginya mobilitas anggota DPRD Provinsi Gorontalo telah menjadi sorotan sejak awal 2026.
Berdasarkan data yang pernah dipublikasikan FaktaNews.com, terdapat 13 anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan frekuensi perjalanan dinas terbanyak sepanjang 2025.
Tiga posisi teratas ditempati Sulyanto Pateda dari Partai Gerindra dengan 35 kali perjalanan dinas, La Ode Haimudin dari PDI Perjuangan sebanyak 33 kali, serta Mikson Yapanto dari Partai NasDem dengan 26 kali perjalanan dinas.
Data tersebut semakin memperkuat sorotan terhadap tingginya mobilitas anggota DPRD di luar daerah. Di sisi lain, publik juga mempertanyakan sejauh mana efektivitas dan hasil dari perjalanan dinas tersebut terhadap kepentingan masyarakat Gorontalo.
Desakan Fikram agar anggaran perjalanan dinas dipangkas kini menambah tekanan terhadap DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk melakukan evaluasi secara terbuka terhadap belanja perjalanan dinas.
Apalagi, di tengah keterbatasan fiskal daerah, setiap rupiah APBD dituntut benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
