FAKTA NEWS – POHUWATO. Polemik dugaan penelantaran seorang anak selama kurang lebih sembilan tahun yang menyeret nama salah satu Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato memasuki babak baru.
Setelah persoalan tersebut mencuat melalui kesaksian seorang perempuan yang mengaku sebagai ibu dari anak tersebut, perhatian kini mengarah kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
Saat dimintai tanggapan terkait persoalan tersebut, Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga menyatakan bahwa pihak yang disebut dalam persoalan itu akan terlebih dahulu dipanggil untuk dimintai keterangan.
“Yang bersangkutan akan kami undang, nanti kami akan memberikan informasi setelah yang bersangkutan kami undang,” jelas singkat Saipul.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa Pemerintah Kabupaten Pohuwato setidaknya akan meminta klarifikasi langsung dari pejabat yang namanya dikaitkan dengan persoalan tersebut.
Sebelumnya, perempuan yang mengaku sebagai ibu dari anak tersebut menyampaikan sejumlah tudingan serius. Ia mengaku pernah diminta menggugurkan kandungan ketika mengandung anak yang disebut sebagai anak dari oknum Kepala Dinas tersebut.
Dengan suara bergetar dan sambil menangis, perempuan itu mengatakan.
“Dia baru pulang Haji tapi otak kotor, dulu waktu dia ada ba Umroh, dia suruh kase kaluar sampe itu anak jadi cacat di bagian otak.”
Ia juga mengklaim bahwa persoalan tersebut bukan baru diketahui belakangan. Menurut pengakuannya, sejumlah pejabat daerah pernah mengetahui persoalan tersebut dan bahkan sempat dilakukan upaya mediasi melalui BKPSDM.
Namun, ia mengaku tidak pernah dipertemukan secara langsung dengan pejabat yang disebut sebagai ayah dari anak tersebut.
Kini, bola berada di tangan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Pemanggilan terhadap pejabat yang bersangkutan diharapkan dapat memberikan titik terang mengenai status hubungan dengan anak tersebut, dugaan penelantaran, riwayat mediasi, serta sejauh mana persoalan ini sebelumnya diketahui oleh lingkungan pemerintah daerah.
Terlebih, Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam pemberitaan resminya pada September 2026 juga menekankan pentingnya perhatian terhadap pendidikan, perlindungan keluarga, dan hak anak
