FAKTA NEWS – GORONTALO. 16 November 2026 Sebanyak 920 pekerja di Provinsi Gorontalo mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui pembiayaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit (DBH Sawit). Program ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Senin (16/11).
PKS ditandatangani Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Drs. Wardoyo Pongoliu, M.Si., bersama Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, Sanco Simanullang. Perlindungan yang diberikan mencakup program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Kepala Dinas, Wardoyo Pongoliu, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar bantuan pembayaran iuran, melainkan stimulan untuk membangun kesadaran pekerja tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Melalui program ini, kita ingin menumbuhkan kesadaran pekerja agar ke depan mampu melanjutkan kepesertaannya secara mandiri dengan membiayai sendiri iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jadi, DBH Sawit menjadi stimulan untuk membangun kemandirian dan keberlanjutan perlindungan pekerja,” jelas Wardoyo.
Ia menambahkan, mengingat keterbatasan anggaran dan prinsip efisiensi, fasilitasi pembiayaan melalui DBH Sawit selanjutnya akan diarahkan secara bergilir kepada peserta baru dan wilayah lain yang belum mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, semakin banyak pekerja rentan dapat merasakan manfaat program ini.
Untuk memastikan manfaat program sampai kepada penerima, dokumen kepesertaan atau kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan juga akan diupayakan diserahkan melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa.
Melalui langkah ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo berharap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meluas, kesadaran pekerja semakin meningkat, dan budaya perlindungan sosial tumbuh secara berkelanjutan di masyarakat.
























