Faktanews.com – Pohuwato. Hari ini menjadi momen yang mengejutkan di Kabupaten Pohuwato, di mana sang aktor intelektual dari aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah DAM resmi dilantik sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD Pohuwato menggantikan Iwan S. Adam.
Pelantikan ini menambah keprihatinan masyarakat atas terus beroperasinya aktivitas PETI yang merusak lingkungan di wilayah sumber mata air bersih Bumi Panua.
Menurut informasi yang diterima, sosok yang dilantik ini diduga kuat memiliki peran penting dalam jaringan PETI di wilayah DAM. Meskipun namanya telah berulang kali disebut dalam berbagai laporan dan pengaduan terkait aktivitas tambang ilegal yang semakin merusak ekosistem, hari ini ia justru mendapatkan posisi penting di parlemen daerah. Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang komitmen penegakan hukum dan integritas politik di Pohuwato.
Proses pelantikan ini dianggap kontroversial karena aktivitas PETI di wilayah DAM yang dikoordinir oleh beberapa tokoh, termasuk yang dilantik hari ini, telah menjadi sorotan publik. Masyarakat dan pemerhati lingkungan berulangkali menuntut tindakan tegas dari aparat hukum untuk menghentikan aktivitas ilegal ini, namun hingga kini belum ada tindakan nyata dari pihak berwenang, termasuk Polres Pohuwato.
Salah seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan,
“Ini adalah tamparan keras bagi kami yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Bagaimana mungkin seseorang yang terlibat dalam aktivitas merusak seperti PETI justru diangkat sebagai wakil rakyat? Ini hanya memperburuk kepercayaan kami terhadap sistem hukum dan politik di daerah ini.” Tegasnya
Pelantikan ini semakin memperkuat anggapan bahwa aktivitas PETI di wilayah DAM tidak hanya dilindungi oleh oknum-oknum tertentu, tetapi juga telah merambah ke ranah politik, di mana para pelakunya kini memiliki pengaruh lebih besar dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah.
Dengan dilantiknya sang aktor intelektual PETI ini sebagai PAW, masyarakat Pohuwato kini semakin pesimis terhadap penegakan hukum yang diharapkan dapat menghentikan aktivitas tambang ilegal di wilayah DAM.
Mereka mempertanyakan, apakah dengan adanya keterlibatan aktor-aktor kuat dalam jaringan PETI, proses pengrusakan lingkungan ini akan semakin sulit dihentikan? Atau justru aktivitas ilegal ini akan semakin dilindungi oleh kekuatan politik di balik layar?
Ke depan, masyarakat berharap ada langkah serius dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menangani permasalahan ini secara transparan dan adil. Jika tidak, ancaman kerusakan lingkungan yang lebih parah akan menjadi warisan buruk bagi generasi mendatang di Bumi Panua.
Sosok yang terpilih ini diketahui memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas PETI yang terus berlanjut dan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan di wilayah sumber mata air bersih Bumi Panua.
Pelantikan ini tak hanya menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, namun juga memunculkan kritik tajam terhadap Partai NasDem Gorontalo yang dianggap “memelihara” kader yang terlibat dalam aktivitas merusak lingkungan.
Menurut berbagai sumber, sang kader yang kini resmi menjadi anggota DPRD memiliki peran sentral dalam pengoperasian alat berat di wilayah PETI DAM, sebuah aktivitas yang kian meresahkan masyarakat dan berulang kali luput dari penindakan hukum yang tegas.
Salah seorang tokoh masyarakat yang tak ingin disebutkan namanya mengungkapkan,
“Ini sangat mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah jelas-jelas terlibat dalam PETI bisa diangkat sebagai wakil rakyat? Partai NasDem Gorontalo seharusnya bertanggung jawab atas pilihan kader yang merusak tatanan hukum dan lingkungan.”
Dalam beberapa pekan terakhir, aktivitas PETI di wilayah DAM semakin meningkat, dan para pelaku seperti mendapatkan angin segar seiring dengan minimnya tindakan dari Polres Pohuwato.
Banyak yang menilai bahwa pelantikan ini merupakan bentuk nyata dari kekuatan politik yang melindungi aktivitas ilegal tersebut. Kader NasDem yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Pohuwato ini dinilai semakin memperkuat dugaan bahwa jaringan PETI di Pohuwato dilindungi oleh kekuatan politik dan oknum-oknum berpengaruh di daerah.
Masyarakat Pohuwato merasa semakin pesimis dengan penegakan hukum di wilayahnya, terutama setelah adanya pernyataan bahwa aktivitas PETI ini terus berjalan tanpa hambatan, meski sudah banyak laporan yang masuk. Beberapa tokoh lingkungan bahkan mengaitkan kelangsungan PETI di wilayah DAM dengan dukungan politik dari elite lokal yang memiliki kepentingan ekonomi dalam aktivitas tambang ilegal tersebut.
Pelantikan ini, menurut banyak pihak, juga mencoreng integritas Partai NasDem di mata publik. Jika partai politik tidak mampu menjaga kredibilitas kadernya dan malah mempromosikan sosok yang terlibat dalam perusakan lingkungan, maka hal ini dapat memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik di Pohuwato dan Gorontalo secara umum.
Tantangan ke depan bagi masyarakat Pohuwato kini semakin berat, mengingat salah satu pelaku PETI yang dilantik ini kini memiliki posisi strategis di pemerintahan daerah.
Mereka berharap agar ada intervensi dari pemerintah pusat atau lembaga terkait untuk memantau dan menghentikan aktivitas PETI yang semakin mengancam sumber daya alam dan kesejahteraan lingkungan di Bumi Panua.
Pelantikan ini menandai babak baru dalam dinamika politik lokal yang dipenuhi oleh kepentingan pribadi dan ekonomi, sementara nasib lingkungan dan masyarakat lokal terancam oleh aktivitas ilegal yang terus merajalela.
Masyarakat menantikan respons dari Partai NasDem dan aparat penegak hukum terkait dugaan keterlibatan politik dalam melindungi para pelaku PETI di Pohuwato.
