Faktanews.com, Gorontalo — Pemerintah Kota Gorontalo mengawali tahun 2026 dengan menggelar rapat koordinasi dan evaluasi (Rakorev) penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Jumat (2/1/2026). Forum tersebut diikuti pejabat eselon IV dan pejabat fungsional (Jafung) di lingkungan Pemkot Gorontalo.
Rakorev dipimpin langsung oleh Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, didampingi Wakil Wali Kota Indra Gobel serta Sekretaris Daerah Ismail Madjid. Pertemuan ini dimanfaatkan sebagai momentum penegasan arah kerja birokrasi di awal tahun.
Dalam arahannya, Adhan menekankan bahwa ukuran utama dalam menilai aparatur tetaplah kinerja. Ia menegaskan sejak awal kepemimpinannya, tidak ada ruang bagi pertimbangan kedekatan personal maupun politik dalam menentukan penilaian.
“Yang saya lihat itu kerja. Bukan pertimbangan politik, bukan suka atau tidak suka,” tegasnya.
Adhan mengakui gaya kepemimpinannya mungkin tidak selalu membuat semua pihak nyaman. Namun menurutnya, keputusan yang diambil tetap berlandaskan profesionalitas. Aparatur yang menunjukkan hasil kerja nyata akan tetap mendapat kepercayaan, sementara mereka yang sekadar mencari perhatian tanpa kontribusi jelas akan terlihat dengan sendirinya.
Ia juga menyoroti pentingnya fokus terhadap tugas pokok dan fungsi masing-masing. Di era keterbukaan informasi saat ini, lanjutnya, kinerja aparatur mudah terpantau, baik melalui laporan masyarakat, media sosial, maupun komunikasi internal pemerintahan.
“Kota ini kecil. Apa pun yang terjadi cepat diketahui,” ujarnya mengingatkan.
Perhatian khusus turut diberikan pada penerapan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja. Adhan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memahami secara utuh mekanisme yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, sistem tersebut dirancang untuk mendorong produktivitas harian, bukan sekadar kehadiran formal tanpa output kerja yang jelas.
“Kalau tidak dipahami, yang rugi bukan saya, tapi kita sendiri,” katanya.
Adhan kembali mengulang prinsip sederhana yang ia tekankan kepada jajaran aparatur: setiap hari minimal ada satu pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sistem pengawasan dan penilaian yang semakin transparan, alasan untuk tidak bekerja secara optimal dinilai sudah tidak relevan.
Menutup arahannya, ia mengingatkan bahwa disiplin dan tanggung jawab akan berbanding lurus dengan penghargaan yang diterima. Sebaliknya, kelalaian juga memiliki konsekuensi.
“Kalau kerja baik, pasti ada penghargaan. Kalau tidak, jangan menuntut,” pungkasnya.
