FAKTANEWS.COM – Tim reses DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan (Dapil) III Gorontalo A melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Ainun Habibie, Selasa (3/2/2026). Rombongan diterima langsung oleh Direktur rumah sakit beserta jajaran manajemen.
Kunjungan ini dipimpin Ketua Tim Reses, Paris Jusuf, dan diikuti sejumlah anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Dalam pertemuan tersebut, manajemen rumah sakit memaparkan perkembangan pembangunan dan alokasi anggaran melalui APBD. Saat ini, RS Ainun menerima dukungan pembangunan sebesar Rp15 miliar, di mana Rp5 miliar telah digunakan untuk pembangunan lantai 1 yang kini berfungsi dan sebagian lantai 2, sedangkan Rp10 miliar sisanya akan dianggarkan pada tahun 2026.
“Lantai 1 sudah fungsional dan ini didukung oleh Gubernur, DPRD Provinsi Gorontalo, serta Kementerian Kesehatan. RS Ainun juga memiliki layanan unggulan kanker, termasuk radioterapi,” ujar Direktur rumah sakit.
Sorotan DPRD: Kepegawaian, TPP, dan Optimalisasi Tenaga
Anggota tim reses menyoroti persoalan kepegawaian, khususnya PPPK di RS Ainun Habibie, mulai dari dokter, dokter spesialis, tenaga kesehatan, hingga tenaga administrasi outsourcing. DPRD juga menekankan pentingnya kesetaraan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) antara PPPK dan pegawai OPD lainnya, serta penempatan tenaga secara optimal untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pelayanan Pendukung dan Evaluasi Apotek
Persoalan transportasi bentor di depan rumah sakit, baik online maupun offline, dinilai masih menimbulkan keluhan, terutama dalam penjemputan pasien. Masalah parkir, termasuk dugaan pemungutan tanpa struk resmi, juga menjadi perhatian DPRD demi transparansi dan kenyamanan pengunjung.
Selain itu, pelayanan apotek di RS Ainun memerlukan evaluasi, terutama lamanya waktu tunggu pengambilan obat. Standar operasional prosedur (SOP) dianggap perlu diperbaiki agar layanan lebih efektif.
Pengawasan Anggaran dan Pembangunan Infrastruktur
Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan komitmen untuk mengawal progres pembangunan RS Ainun, termasuk pengawasan terhadap sisa anggaran Rp10 miliar agar digunakan secara tepat waktu dan bertanggung jawab. DPRD berharap rumah sakit ini dapat menjadi ikon layanan kesehatan provinsi dan didorong naik kelas dari tipe C ke tipe B, dengan pembangunan profesional dan kontraktor berkualitas.
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi antara DPRD Provinsi Gorontalo dan manajemen RS Ainun Habibie untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
