Faktanews.com, Pohuwato – DPRD Kabupaten Pohuwato menegaskan pentingnya mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkembang di sektor pertambangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus memastikan aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara baik dan terukur.
Komitmen itu tercermin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi DPRD Pohuwato yang digelar bersama perwakilan masyarakat dan sejumlah pihak terkait pada Senin (27/4/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang komunikasi terbuka untuk membahas berbagai isu yang berkembang menjelang peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).
Anggota DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ruang dialog yang sehat bagi seluruh pihak. Menurutnya, setiap persoalan yang muncul harus diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme yang sesuai, sehingga tidak menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
“DPRD hadir untuk mendengar, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena itu, setiap persoalan perlu dibahas bersama agar ditemukan solusi yang tepat dan dapat diterima semua pihak,” ujar Nasir.
Dalam forum tersebut, berbagai aspirasi masyarakat penambang disampaikan secara langsung kepada DPRD. Aspirasi itu mencakup persoalan legalitas pertambangan rakyat, penyelesaian tali asih, hubungan antara masyarakat dan perusahaan, hingga berbagai isu sosial yang berkembang di kawasan pertambangan.
Bagi DPRD, seluruh aspirasi tersebut merupakan masukan penting yang harus ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, perusahaan, serta instansi terkait lainnya. DPRD juga memastikan setiap masukan yang diterima akan menjadi bahan pembahasan dalam upaya mencari solusi yang berkeadilan.
Nasir menambahkan bahwa DPRD Pohuwato selama ini konsisten mengawal berbagai agenda yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat penambang. Salah satunya melalui dorongan percepatan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah dibahas bersama pemerintah daerah beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan iklim investasi yang sehat harus berjalan beriringan. Karena itu, dibutuhkan sinergi dan komunikasi yang baik dari seluruh pihak agar setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan gejolak sosial.
DPRD Pohuwato berharap semangat dialog yang terbangun melalui RDP tersebut dapat menjadi awal dari penyelesaian berbagai persoalan yang berkembang di sektor pertambangan. Dengan komunikasi yang terbuka dan konstruktif, diharapkan stabilitas daerah tetap terjaga, aktivitas ekonomi masyarakat berjalan normal, dan kepentingan semua pihak dapat terakomodasi secara proporsional.
Sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD menegaskan akan terus mengawal setiap aspirasi masyarakat serta memastikan proses penyelesaiannya berjalan melalui jalur musyawarah dan koordinasi yang baik.
