Faktanews.com, Pohuwato – Aksi demonstrasi masyarakat penambang tradisional bersama LSM LABRAK di depan Kantor Bupati Pohuwato berlangsung penuh dinamika, Senin (11/5/2026). Di tengah tuntutan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan rakyat di wilayah Nanasi, Borose, dan Alamotu, muncul pernyataan mengejutkan dari Wakil Ketua DPRD Pohuwato, Hamdi Alamri.
Saat menemui ratusan massa aksi, Hamdi mengungkapkan bahwa tekanan yang muncul dalam polemik tambang tradisional tidak hanya dirasakan oleh masyarakat penambang. Menurutnya, pihak-pihak yang berupaya menyuarakan aspirasi masyarakat juga menghadapi situasi yang tidak mudah.
Hamdi menjelaskan bahwa DPRD telah berkomitmen menyampaikan seluruh aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah tanpa menambah maupun mengurangi substansi tuntutan yang disampaikan.
“Kami telah bersepakat tadi bahwa kami akan menyampaikan apa yang telah disampaikan tanpa kami tambahi dan tanpa kami kurangi,” ujar Hamdi di hadapan massa aksi.
Namun suasana aksi yang semula berlangsung biasa mendadak berubah ketika Hamdi mengungkapkan adanya tekanan yang ia rasakan selama mengawal persoalan tersebut. Pernyataan itu langsung menyita perhatian peserta aksi yang sejak pagi memadati kawasan Kantor Bupati Pohuwato.
“Memang jujur mau saya sampaikan, mereka punya kekuatan besar. Bukan cuma bapak-bapak yang diintimidasi, kami juga terancam,” katanya dengan nada serius.
Pernyataan tersebut memunculkan reaksi beragam dari massa aksi. Banyak peserta demonstrasi menganggap pengakuan itu sebagai gambaran bahwa persoalan pertambangan tradisional di Pohuwato telah berkembang menjadi isu yang melibatkan kepentingan besar dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Hamdi juga mengisyaratkan adanya upaya mencari-cari kesalahan terhadap pihak yang ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat penambang tradisional. Meski demikian, ia menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal aspirasi yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah.
Aksi yang digelar masyarakat penambang bersama LSM LABRAK tersebut bertujuan mendesak pemerintah agar memberikan kepastian dan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan rakyat yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat di sejumlah wilayah Pohuwato.
**
