Faktanews.com, Boalemo – Bupati Boalemo, Drs. Rum Pagau, membuka Rapat Koordinasi Percepatan Layanan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu Desa yang berlangsung di Pendopo Kantor Bupati Boalemo, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Boalemo Lahmudin Hambali, S.Sos., M.Si., Sekretaris Daerah Prof. Dr. Ir. Nurdin Baderan, SP., M.Si., Kepala Dinas Sosial dan PMD Syarifudin Lamusu, SE., MK., Ketua TP PKK Kabupaten Boalemo Ny. Hartati Moha Pagau selaku Pembina Posyandu Kabupaten Boalemo, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Boalemo Ny. Rina Sarkam Hambali, ST., serta para pengurus Posyandu Desa se-Kabupaten Boalemo.
Dalam arahannya, Bupati Rum Pagau menyampaikan bahwa 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi bagian dari pelayanan Posyandu meliputi bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Ketentuan tersebut tertuang dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
Menurut Rum Pagau, penerapan enam SPM tersebut merupakan bagian penting dari tugas pelayanan yang harus dijalankan Posyandu di wilayah Kabupaten Boalemo. Karena itu, pemahaman mengenai enam standar pelayanan tersebut perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat.
“Enam Standar Pelayanan Minimal ini sangat perlu disosialisasikan, karena nantinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Rum Pagau.
Ia menegaskan, Posyandu memiliki posisi strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga tingkat paling bawah.
“Posyandu ini sebagai perpanjangan pemerintah yang memberikan pelayanan sampai ke bawah, mulai dari dusun,” katanya.
Bupati juga meminta agar jajaran TP PKK Kabupaten Boalemo turut memperkuat fungsi monitoring terhadap pelaksanaan pelayanan Posyandu. Ia berharap Ketua TP PKK Kabupaten Boalemo bersama Wakil Ketua TP PKK dapat turun langsung ke lapangan untuk memastikan penerapan standar pelayanan minimal berjalan sebagaimana mestinya.
“Oleh karena itu, saya berharap kepada Ketua TP PKK Kabupaten Boalemo dan Wakil Ketua TP PKK untuk turun melakukan monitoring dan langsung ke lapangan, guna meninjau standar pelayanan minimal di Kabupaten Boalemo,” harapnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Boalemo berharap pelaksanaan enam SPM melalui Posyandu dapat semakin optimal, sehingga keberadaan Posyandu benar-benar mampu memberikan pelayanan yang dekat, cepat, dan dibutuhkan masyarakat hingga tingkat desa dan dusun.
