Oleh: Jhojo Rumampuk
Ketika pesta demokrasi internal Partai Golkar menjelma menjadi arena kekuasaan dan kendaraan-kendaraan pelat merah ikut terlibat dalam mobilisasi politik, Apa yang sedang terjadi?
Informasi yang beredar luas menyebutkan bahwa sebanyak empat unit mobil dinas jenis Toyota Fortuner diduga digunakan untuk mendukung kepentingan Musyawarah Daerah (Musda) ke VI Partai Golkar Provinsi Gorontalo.
Bukan satu, bukan dua, tapi empat mobil negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan publik malah diduga digunakan untuk agenda politik partisan.Bolehkan Mobil Dinas Dipakai untuk Agenda Partai?
Secara hukum dan etika, jawabannya tidak. Mobil dinas dibeli menggunakan uang rakyat, untuk melayani rakyat. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta berbagai regulasi soal aset negara, menegaskan bahwa kendaraan dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi apalagi politik.
Apalagi jika Musda dilaksanakan di luar jam kerja dan bersifat kepartaian. Maka tidak ada alasan pembenaran apa pun atas pemakaian fasilitas negara.Siapa yang Bertanggung Jawab?
Jika benar kendaraan dinas dikerahkan untuk kepentingan Musda, maka ada dua hal yang bisa dipersoalkan.
1. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pengguna kendaraan, dan;
2. Potensi pelanggaran disiplin ASN atau kepala daerah yang terlibat dalam kampanye struktural partai.Lantas, siapa yang memberi izin pemakaian mobil tersebut? Atas perintah siapa?
Dan yang terpenting. Siapa yang akan berani bertanggung jawab di hadapan hukum dan publik?
Musda seharusnya menjadi momentum penyegaran partai, ajang kontestasi ide dan program. Tapi jika fasilitas negara digunakan secara serampangan untuk mendongkrak satu kandidat, apalagi dalam skenario yang diduga sudah di-setting, maka ini bukan lagi demokrasi, tapi drama kekuasaan.
Jika penguasa bisa sesuka hati memakai mobil rakyat untuk mengurus kursi partai, maka mungkin kita harus mengubah nama kendaraan itu, bukan lagi “mobil dinas”, tapi “mobil dinasti”.
