Oleh: Jhojo Rumampuk
Fakta News – Opini. Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) kembali menuai sorotan tajam. Alih-alih menjadi momentum keadilan bagi para pelamar yang berharap mengabdi, rekrutmen P3K justru menjadi panggung kecurigaan publik terhadap praktik kotor yang merusak sendi moral birokrasi.
Pertanyaan yang kini menggema di tengah masyarakat sederhana tapi pedih: Siapa calo P3K Gorut? Dan siapa yang pantas disebut pahlawan dalam kisah ini?
Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara singkat, seorang warga yang juga orang tua dari calon P3K mengaku bahwa anaknya sempat dimintai uang sebesar Rp5 juta rupiah oleh seseorang yang mengaku bisa membantu meluluskan seleksi.
Janji yang diberikan sangat manis: “Kalau tidak lulus, uangnya akan dikembalikan.”
Namun kenyataan berbicara lain. Dalam beberapa waktu setelah itu, oknum tersebut justru menagih kembali uang yang disebut sebagai “uang komitmen.” Bahkan, ia mendatangi rumah sang calon P3K dengan alasan bahwa waktu sudah deadline dan uang itu harus segera disetor.
Kisah ini bukan satu-satunya. Cerita serupa telah bergulir dari mulut ke mulut yang menciptakan ketakutan sekaligus keputusasaan di kalangan para pelamar.
Mereka yang awalnya percaya pada sistem merit, kini mulai bertanya-tanya apakah nilai dan integritas masih berarti di hadapan “jalur orang dalam.”
Ketika Birokrasi Menjadi Pasar Gelap, tentu ini menunjukkan betapa rapuhnya benteng moral aparatur di daerah. Percaloan bukan lagi sekadar isu liar, melainkan indikasi adanya pasar gelap jabatan yang tumbuh subur di tengah sistem seleksi yang seharusnya transparan dan berbasis komputer (Computer Assisted Test).
Sistem digital tidak akan berarti apa-apa jika mental pelaksananya masih berpola feodal: semua bisa diatur, asal ada yang disetor. Di sinilah letak bahaya terbesar: kecurangan yang dikemas rapi dalam bentuk “komitmen.”
Nasihat Dewan dan Distorsi Aktivis
Menyadari gejala sosial yang mengkhawatirkan ini, Ketua Komisi III DPRD Gorontalo Utara memberikan nasihat kepada para calon P3K agar tidak mudah percaya dengan iming-iming para calo.
Nasihat itu seharusnya menjadi pengingat moral, sebuah pesan sederhana namun bermakna, hal ini agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak terjebak pada jebakan “pasti lulus asal setor.”
Namun, alih-alih diterima sebagai peringatan moral, nasihat tersebut justru dipelintir oleh beberapa orang yang mengatasnamakan diri sebagai “aktivis.”
Kalimat imbauan itu diubah menjadi seolah-olah bentuk pelecehan terhadap aktivis Gorontalo Utara, menciptakan narasi baru yang berpotensi memecah solidaritas publik.
Ini adalah bentuk distorsi yang berbahaya, ketika kritik terhadap praktik busuk dipelintir menjadi isu personal demi menutupi esensi dari persoalan sebenarnya, siapa yang bermain di balik meja rekrutmen?
Dalam situasi ini, muncul dua jenis tokoh, mereka yang benar-benar berjuang melawan praktik percaloan dengan risiko sosial dan politik yang besar, dan mereka yang hanya menunggangi isu untuk kepentingan pribadi.
Pahlawan sejati bukanlah yang paling keras berteriak di media sosial, melainkan yang berani mendorong penegak hukum untuk membongkar jejaring calo hingga ke akar.
Sedangkan mereka yang hanya menebar narasi untuk menutupi kebusukan sistem hanyalah penumpang yang memanfaatkan kekacauan untuk tampil bak penyelamat.
Masalah percaloan P3K bukan semata urusan uang. Ini adalah soal masa depan birokrasi dan kepercayaan khalayak ramai.
Ketika jabatan bisa dibeli, maka yang kita hasilkan bukan aparatur yang melayani, tetapi pegawai yang berpikir bahwa jabatan adalah investasi yang harus dikembalikan modalnya.
Di sinilah masyarakat harus bersuara lebih keras, agar penegak hukum tidak hanya menunggu laporan, tapi juga proaktif menelusuri jejak uang, komunikasi, dan relasi kuasa yang mengatur permainan ini.
Kejaksaan, Inspektorat, dan Ombudsman harus turun tangan. Karena jika dibiarkan, praktik ini akan menjadi tradisi gelap yang diwariskan dari satu generasi ASN ke generasi berikutnya.
Tulisan ini bukan sekadar keresahan, tetapi sinyal bahaya bagi pemerintahan daerah.
Masyarakat Gorontalo Utara sudah cukup sabar menyaksikan sandiwara rekrutmen yang diwarnai isu percaloan.
Kini waktunya semua pihak, baik DPRD, Pemerintah Daerah, hingga aparat penegak hukum harus membuka semua tabir dan menindak siapa pun yang memperdagangkan jabatan.
Karena persoalan ini bukan hanya soal siapa yang lulus, tetapi juga tentang siapa yang berani mengatakan kebenaran saat orang lain memilih diam.
Suatu saat akan ada sebuah catatan, pahlawan dalam kisah P3K Gorut bukanlah mereka yang berteriak paling keras, tapi mereka yang berani menyapu bersih calo di tengah tekanan dan kepentingan.
