Oleh: Jhojo Rumampuk
Ada yang membusuk di barat Gorontalo, tepatnya di Pohuwato. Dan bau busuk itu bukan hanya berasal dari lumpur dan keberadaan tambang ilegal di Desa Balayo, Bulangita dan Teratai, tapi dari pembiaran yang menyedihkan, bahkan memalukan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya berdiri paling depan menjaga hukum dan kehormatan negara.
Tambang Ilegal (PETI) di 3 Wilayah Pohuwato ini tak lagi bisa disebut rahasia umum. Ia kini menjelma seperti borok terbuka yang dipamerkan ke wajah publik, dengan jaringan alat berat hingga aktivitas pengolahan emas yang dilakukan terang-terangan.
Namun anehnya , dan ini lebih hina dari sekadar kelalaian institusi yang disebut-sebut sebagai “penjaga keadilan” yang memilih untuk menutup mata, telinga, dan mulut.
Di Mana Harga Dirimu, Wahai Penegak Hukum?Jawaban dari Pohuwato tampaknya sudah sangat jelas adalah uang, setoran, dan kepentingan para pejabat penegak hukum yang diduga menanti pensiun dengan tabungan emas dari bumi yang dikoyak.
Mengapa Polda Gorontalo terlalu pengecut untuk menindak PETI Pohuwato?Apakah karena nyali sudah dikalahkan oleh gemerincing setoran?Ataukah karena ada “pesan” dari atas agar jangan ganggu ladang emas yang sudah menjadi ATM pensiunan?
Jika ini adalah soal keterbatasan informasi, itu omong kosong. Tidak ada institusi yang memiliki perangkat intelijen lebih lengkap dari pada Polri. Tidak ada lembaga yang lebih mudah mengakses data dan pergerakan ilegal selain kepolisian.
Tapi ketika semua kelebihan itu tak digunakan, kita hanya bisa menyimpulkan satu hal, mereka memang tidak mau bertindak.Isu Setoran, atau Fakta yang Terselubung?
Dan ini sudah menjadi bisik-bisik yang nyaring di warung kopi, bahwa PETI Pohuwato tak pernah mati karena ada “orang dalam” yang memastikan aliran uang tetap lancar. Bahkan di masa jelang pensiunnya sang Jenderal, isu tentang pengamanan jalur setoran makin menguat.
Apakah Polda Gorontalo hari ini hanya sibuk mengamankan pundi-pundi pensiun, bukan menjaga konstitusi?Apakah jabatan hanya dijadikan karpet merah menuju masa pensiun mewah, sementara rakyat kecil dikorbankan dalam lumpur dan limbah?
Jika ini hanya sekadar isu, mengapa tidak ada tindakan tegas untuk membantahnya? Mengapa tidak ada satu pun penggerebekan besar-besaran? Mengapa aktivitas PETI masih beroperasi seperti tak tersentuh?
Karena diamnya Polda hari ini adalah bentuk pengakuan tak langsung. Dan itu jauh lebih menyakitkan ketimbang pelanggaran terang-terangan.
Institusi Penegak Hukum Tidak Boleh Jadi Alat Bisnis, dan Polda Gorontalo jika masih punya kehormatan harus sadar bahwa pembiaran ini adalah pengkhianatan terhadap sumpah dan rakyat.
Mereka dibayar bukan untuk melindungi mafia, tapi untuk menegakkan keadilan. Ketika aparat memilih tunduk kepada tambang ilegal, maka mereka bukan lagi penegak hukum, tapi penjaga gerbang para perampok sumber daya bangsa.
Banyak masyarakat yang pro, akan tetapi tidak sedikit masyarakat Gorontalo sudah lelah melihat aparat berdiri kaku seperti patung di tengah kejahatan yang hidup bebas. Kita semuanya pun bosan dengan sandiwara klarifikasi dan alasan-alasan teknis.
Yang dibutuhkan sekarang hanya satu hal, yaitu tindakan.Kalau benar Polda Gorontalo masih punya harga diri, maka PETI harus dihentikan.
Kalau benar ada niat menyelamatkan kehormatan institusi, maka jangan tunggu pensiun tunjukkan keberanian sekarang.Kalau tidak bisa, maka berhentilah berpura-pura sebagai pelindung masyarakat. Karena hari ini, rakyat melihat yang kalian lindungi bukan hukum, tapi kekuasaan dan kepentingan.
Tambang ilegal bisa saja menghasilkan emas, tapi pembiaran aparat hanya menghasilkan aib.Dan aib yang tidak ditebus dengan keadilan akan dicatat, bukan hanya di surat kabar, tapi di sejarah yang tak akan pernah lupa.
