Oleh : Jhojo Rumampuk
Efisiensi seharusnya bermakna tepat guna, hemat anggaran, dan berorientasi pada hasil. Tapi dalam praktiknya, kata “efisiensi” seringkali menjadi bungkus manis bagi distribusi anggaran yang tidak tepat sasaran.
Salah satu contohnya dapat kita temui dalam rencana kebijakan ekonomi kreatif dan pariwisata Provinsi Gorontalo tahun 2026, di mana Ikatan Motor Indonesia (IMI) Gorontalo tercatat sebagai penerima hibah sebesar Rp100 juta.
Pertanyaannya sederhana, tapi mendalam. Apakah IMI kini sudah menjadi sektor pariwisata?
Mari kita telusuri secara objektif. IMI adalah organisasi otomotif, yang memang bisa menyelenggarakan event motor sport atau rally yang menarik penonton.
Namun, keberadaannya secara struktural dan fungsional bukanlah lembaga yang masuk dalam kerangka kerja pembangunan pariwisata berbasis budaya, alam, atau sejarah lokal.
Jika hibah itu masuk ke kantong IMI atas nama “ekonomi kreatif dan pariwisata,” maka kita patut bertanya, efisiensi model apa yang sedang dijalankan pemerintah daerah saat ini?
Hibah sebesar Rp100 juta dalam satu kegiatan bukan angka kecil dalam skema efisiensi. Apalagi jika dibandingkan dengan komunitas pelaku pariwisata berbasis lokal seperti UMKM kuliner, penggiat budaya, kelompok sadar wisata (Pokdarwis), atau komunitas kreatif pemuda desa wisata yang seringkali kesulitan mengakses bantuan dengan alasan minim proposal atau tidak “berbadan hukum.”
Ironisnya, IMI dengan mudah melenggang sebagai bagian dari agenda pariwisata.Ini bukan sekadar soal dana, tapi soal arah kebijakan.
Pemerintah Provinsi Gorontalo seperti kehilangan fokus antara memajukan pariwisata berbasis kearifan lokal atau justru menjadikan even-even berisik dan temporer sebagai jalan pintas mengejar angka statistik kunjungan.
Apakah IMI pernah memproduksi konten budaya lokal?Apakah IMI memiliki indikator dampak terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir, pegiat pariwisata adat, atau penguatan desa wisata? Jawabannya nihil.
Dalam kondisi fiskal yang diklaim ketat dan dalam nama efisiensi, penganggaran hibah ke organisasi seperti IMI hanya menegaskan satu hal, kebijakan pariwisata Gorontalo sedang berada dalam kebingungan arah dan ketidakjelasan indikator.
Tidak cukup dengan sekadar melabeli acara sebagai “event pariwisata,” lalu mengucurkan dana. Perlu ada penilaian dampak, keberlanjutan, dan keterlibatan masyarakat lokal.
Bila tidak, maka efisiensi hanyalah kedok untuk menutupi kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang pandai bermain narasi “pariwisata” tanpa menyentuh substansinya.
Apakah Dinas Pariwisata, Bappeda, dan DPRD hanya diam atas bentuk dukungan hibah yang masuk dalam klaster pariwisata dan ekonomi kreatif.
Jangan membuat ruang fiskal yang sempit malah diisi oleh institusi-institusi yang tak pernah benar-benar menjadi pelaku utama pariwisata.
Gorontalo butuh arah yang jelas. Bukan sekadar gebrakan sesaat dengan deru knalpot dan bising acara sementara.Melainkan pariwisata yang berpihak pada alam, budaya, dan masyarakat lokal.
