Faktanews.com, Pohuwato – Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato, Febriyanto Mardain, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat menggelar reses masa persidangan kedua tahun kedua masa jabatan 2024–2029 di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Minggu (08/02/2026).
Dalam dialog bersama warga dari daerah pemilihan I Marisa–Buntulia itu, sejumlah persoalan mencuat, mulai dari penerangan jalan umum, jalan lingkungan yang rusak, kelangkaan gas LPG subsidi 3 kilogram, hingga bantuan UMKM.
Salah satu aspirasi yang menjadi perhatian masyarakat adalah kebutuhan penerangan jalan umum di Dusun Iloponu. Menurut warga, minimnya penerangan di kawasan tersebut berpotensi menimbulkan kecelakaan dan mengganggu keamanan lingkungan.
Menanggapi hal itu, Febriyanto Mardain menegaskan bahwa penerangan jalan umum di Dusun Iloponu akan menjadi prioritas untuk diperjuangkan.
“PJU ini penting untuk menghindari kecelakaan. Secara teknis sudah ada tiang dan lampunya, tinggal bagaimana ke depan jika anggaran memadai, Insyaallah bisa kita realisasikan secara bertahap,” ujar Febriyanto Mardain.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi jalan di Dusun Iloponu dan beberapa dusun lainnya yang masih berlumpur dan membutuhkan pengaspalan. Menurut Febriyanto Mardain, usulan tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan akan terus diperjuangkan agar masuk dalam prioritas pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang saat ini terdampak efisiensi anggaran dan berkurangnya transfer dana dari pusat. Karena itu, DPRD Kabupaten Pohuwato mendorong peningkatan pendapatan asli daerah melalui pembentukan panitia khusus pajak dan retribusi.
“Di DPRD kami sudah membentuk Pansus Pajak dan Retribusi. Dari rapat awal, ditemukan ada beberapa perusahaan yang belum menyetor kewajibannya. Ini yang sedang kami telusuri agar PAD bisa maksimal dan kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” jelasnya.
Persoalan pertambangan rakyat juga menjadi pembahasan dalam reses tersebut. Febriyanto Mardain mengaku tidak melarang aktivitas pertambangan rakyat karena dirinya juga berasal dari keluarga penambang. Namun, ia mengingatkan agar aktivitas tersebut tetap memperhatikan dampak lingkungan.
“Saya tidak melarang, karena saya lahir dari keluarga penambang. Tapi harus kita pilah mana yang berdampak dan mana yang tidak. Persoalan lingkungan dan banjir ini sering masuk ke DPRD dan menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.
Ia menambahkan, saat ini terdapat 10 blok Wilayah Pertambangan Rakyat yang telah ditetapkan dan tinggal menunggu proses pengusulan Izin Pertambangan Rakyat. Menurutnya, DPRD akan mengawal agar wilayah tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat lokal.
Selain pertambangan, warga juga menyampaikan aspirasi terkait bantuan UMKM yang dinilai belum menyentuh seluruh pelaku usaha kecil di wilayah tersebut. Meski telah dilakukan pendataan dan pengumpulan KTP, sebagian masyarakat mengaku belum pernah menerima bantuan.
Febriyanto Mardain mengatakan program UMKM tetap menjadi perhatian, meski pada tahun anggaran berjalan belum tersedia karena kebijakan efisiensi anggaran.
“UMKM ini perlu, tapi memang belum semuanya tersentuh. Ini menjadi catatan bagi saya secara pribadi di DPRD, apalagi saya juga berada di Badan Anggaran. Program UMKM sebenarnya ada di dinas terkait, tapi mungkin belum sampai ke masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, bantuan UMKM dapat diusulkan melalui proposal yang disampaikan dalam Musrenbang desa, kecamatan, maupun lewat jalur aspirasi DPRD dan pokok-pokok pikiran.
“Kalau di sini butuh bantuan UMKM, itu bisa disampaikan. Kalau nanti dianggarkan di tahun berikut dan ada celah anggaran, proposal itu bisa ditampung. Saya juga sudah menyerahkan beberapa bantuan UMKM melalui jalur aspirasi,” ujarnya.
Sementara itu, persoalan kelangkaan dan mahalnya gas LPG subsidi 3 kilogram juga menjadi sorotan warga. Masyarakat mengeluhkan harga gas di tingkat pengecer yang mencapai Rp50.000 hingga Rp60.000 per tabung.
Menanggapi hal tersebut, Febriyanto Mardain memastikan akan menindaklanjuti persoalan itu melalui rapat dengar pendapat bersama dinas terkait dan Pertamina.
“Masalah gas LPG subsidi 3 kilogram ini sudah menjadi atensi kami. Ini akan kami tindaklanjuti untuk mencari tahu di mana letak persoalannya,” tegasnya.
