FAKTA NEWS – GORONTALO. Semua orang dibuat geleng-geleng kepala. Di saat masyarakat Kabupaten Gorontalo masih berkutat dengan kemiskinan, jalan rusak, dan infrastruktur yang memprihatinkan, Sekretariat DPRD justru menganggarkan Rp45,4 miliar hanya untuk kebutuhan kegiatan dan Alat Tulis Kantor (ATK) pada tahun 2026.
Angka ini tak hanya fantastis. Tapi sangat terkesan tak masuk akal. Puluhan miliar rupiah untuk ATK memunculkan satu asumsi liar tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik meja para Anggota DPRD.
Lembaga Investigasi Nasional (LIN) Gorontalo menyebut anggaran tersebut sebagai bentuk pemborosan yang mencolok dan melukai rasa keadilan.
Koordinator LIN Gorontalo, Rut Panigoro, bahkan secara terbuka menyebut kondisi ini sebagai potret ketimpangan yang nyata antara elit dan rakyat.
“Ini bukan sekadar tidak wajar, ini keterlaluan. Kita disuruh sabar, tapi di atas sana anggaran dihamburkan tanpa rasa bersalah. ATK sampai puluhan miliar? Ini kantor atau pabrik kertas?” sindir Rut tajam.
Fakta yang lebih menyesakkan, data Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan di Kabupaten Gorontalo masih berada di angka 14,89 persen, salah satu yang tertinggi di Sulawesi. Artinya, di tengah kondisi masyarakat yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, anggaran justru mengalir deras ke pos yang sulit dipahami urgensinya.
Disimilaritas ini terasa seperti tamparan keras. Di satu sisi, warga harus menghadapi jalan berlubang, jembatan rapuh, dan keterbatasan layanan dasar. Namun di sisi lain, wakil rakyat justru “bermain” dengan angka miliaran untuk kebutuhan kantor.
“Ini bukan lagi soal prioritas, ini soal empati yang hilang. Ketika banyak saudara kita menjerit, anggaran malah dipakai untuk hal-hal yang tidak jelas manfaatnya,” lanjut Rut.
Lebih ironis lagi, di tengah gencarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, DPRD Kabupaten Gorontalo justru terlihat berjalan berlawanan arah. Saat pemerintah pusat meminta penghematan, di daerah justru muncul angka-angka jumbo yang sulit dijelaskan secara rasional.
LIN menilai, kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Mereka mendesak audit total dan transparansi penuh terhadap penggunaan anggaran tersebut, serta meminta aparat penegak hukum untuk tidak tinggal diam.
“Kalau ini dibiarkan, maka ini bukan lagi sekadar pemborosan. Uang kita dipakai seenaknya, sementara masyarakat dibiarkan bertahan dengan keterbatasan,” tegas Rut.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Zulfikar Usira dan Plt. Sekretaris DPRD Sri Dewi Nani belum memberikan klarifikasi meski telah dihubungi.
