FAKTA NEWS – GORONTALO. Di Bukit Hunggo, Desa Molosifat Utara, Kecamatan Popayato Barat, tidak ada yang benar-benar tersembunyi. Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) justru berlangsung dalam lanskap yang terbuka, terlihat, terdengar, dan terdokumentasi.
Dokumentasi lapangan per 30 April 2026 mencatat setidaknya 12 unit alat berat masih beroperasi. Angka yang terlalu besar untuk disebut kebetulan, terlalu mencolok untuk dianggap luput dari perhatian.
Koordinator APMPK-G, Rahwandi Botutihe, memilih diksi yang tidak meledak-ledak, tetapi sarat makna. Ia tidak menuduh, namun menyiratkan kegelisahan publik yang kian sulit disangkal.
“Pak Kapolda, Kapolsek sana jaga akal bapak. Jangan sampai kita semua melihat hukum ini berbeda wajah. Tegas ke bawah, tetapi ragu ke atas,” ujarnya.
Kalimat itu mungkin terdengar sederhana. Namun dalam konteks yang ada, ia menjadi refleksi dari kegamangan yang lebih luas, tentang bagaimana hukum dipersepsikan, dan kepada siapa ia benar-benar berpihak.
Sorotan terhadap Kapolsek Popayato Barat, Ipda Ilham Siplizand, juga disampaikan tanpa retorika berlebihan. Sebab dalam situasi seperti ini, yang dinilai bukan hanya tindakan, tetapi juga ketiadaan tindakan.
“Kalau aktivitas sebesar ini masih berlangsung, publik tentu berharap ada respons yang setara besarnya,” kata Rahwandi.
Pernyataan ini tidak menghakimi. Hal ini justru membuka ruang tafsir, ruang yang sering kali diisi oleh asumsi publik ketika transparansi tidak hadir. Dan di situlah letak persoalannya: kekosongan informasi kerap lebih bising daripada penjelasan itu sendiri.
Lebih jauh, persoalan PETI di Popayato Barat bukan sekadar isu lingkungan atau pelanggaran administratif. Namun telah menjelma menjadi ujian terhadap konsistensi penegakan hukum. Ketika aktivitas ilegal berlangsung terbuka, maka yang diuji bukan lagi kemampuan mendeteksi, melainkan kemauan untuk bertindak.
APMPK-G mendorong Kapolda Gorontalo untuk memastikan bahwa kehadiran negara tidak berhenti pada level simbolik. Evaluasi terhadap jajaran di lapangan menjadi penting, bukan hanya untuk menjawab kritik, tetapi untuk menjaga kepercayaan yang menjadi fondasi utama legitimasi hukum itu sendiri.
” Pada akhirnya, kami tidak selalu menuntut kesempurnaan. Namun mereka menuntut kejelasan tentang hukum yang bekerja, bahwa Kepolisian hadir, dan keadilan tidak berhenti sebagai wacana. Sebab ketika yang terang dibiarkan tetap terang tanpa respons, justru di situlah hukum mulai terlihat samar. Dan bahkan bisa dikategorikan penghianat terhadap perintah institusi.”Tukasnya
