Faktanews.com, Pohuwato – DPRD Kabupaten Pohuwato menilai penguatan tata kelola pemerintahan daerah tidak hanya bertumpu pada kebijakan pembangunan dan penganggaran, tetapi juga pada soliditas koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Hal tersebut tercermin dalam kehadiran Ketua DPRD Pohuwato, H. Beni Nento, saat menyambut kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Gorontalo yang baru di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pohuwato, Senin (15/06/2026).
Agenda tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat komunikasi lintas lembaga, khususnya dalam kerangka pengawasan, pencegahan potensi pelanggaran hukum, serta penguatan prinsip transparansi dalam setiap program pembangunan daerah.
Kehadiran unsur Forkopimda, mulai dari Bupati Pohuwato Saipul A. Mbuinga, Wakil Bupati Iwan S. Adam, Kapolres Pohuwato, Dandim 1313 Pohuwato, hingga jajaran Kejari Pohuwato, memperlihatkan konsolidasi kelembagaan yang terus terjaga dalam mendukung stabilitas daerah.
Dalam pandangan DPRD, sinergi Forkopimda bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bagian dari sistem kerja bersama untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku serta berorientasi pada kepentingan publik.
Ketua DPRD Pohuwato, , menegaskan bahwa kehadiran Kajati Gorontalo menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, terutama dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Ia menilai, kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan iklim pemerintahan yang bersih sekaligus memberikan kepastian dalam pelaksanaan program pembangunan.
“Sinergi ini penting untuk memastikan setiap kebijakan berjalan di jalur yang tepat. Tujuannya jelas, agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menyimpang dari aturan,” ungkapnya.
DPRD juga menekankan bahwa penguatan koordinasi Forkopimda ke depan perlu diarahkan pada upaya pencegahan dini terhadap potensi permasalahan hukum dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan program daerah.
Dengan terbangunnya komunikasi yang solid antar lembaga, DPRD berharap stabilitas pemerintahan daerah dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pohuwato.
