TAJUK REDAKSI FAKTA NEWS — REFLEKSI HUT KE-81 REPUBLIK INDONESIA
Tepat 81 tahun sudah Indonesia berdiri sebagai sebuah negara merdeka.
Pada setiap 17 Agustus, kita mengibarkan Sang Merah Putih, menyanyikan lagu kebangsaan, menggelar upacara, memasang umbul-umbul, dan mengucapkan satu kalimat yang sama. Dirgahayu Republik Indonesia.
Namun, di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan itu, ada satu pertanyaan yang seharusnya tidak boleh kita hindari. Sudahkah kemerdekaan benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia?
Pertanyaan itu terasa semakin relevan ketika kita melihat apa yang terjadi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.
Di balik kekayaan emas yang tersimpan di perut bumi Pohuwato, terdapat wajah lain dari kemerdekaan yang belum sepenuhnya hadir.
Ada masyarakat yang menggantungkan hidup dari tambang dan ada pekerja yang masuk ke lubang-lubang galian dengan mempertaruhkan nyawa.
Ada keluarga yang menunggu di rumah. Dan ada pula mereka yang akhirnya tidak pernah kembali.
81 Tahun Merdeka, Mengapa Nyawa Masih Menjadi Taruhan?
Data yang berhasil dihimpun redaksi menunjukkan bahwa tragedi di kawasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Pohuwato bukan peristiwa yang berdiri sendiri.
September 2022, sekitar empat penambang ditemukan meninggal dunia di dalam lubang galian.
April 2023, dua pekerja kembali menjadi korban setelah tertimbun longsor di kawasan tambang ilegal Ilota.
Agustus 2024, empat penambang dilaporkan tewas di dalam lubang galian tambang ilegal.
Oktober 2025, dua pekerja tambang ilegal meninggal dunia setelah tertimbun material longsor di Desa Bulangita, Kecamatan Marisa.
Dan pada Agustus 2026, menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, lima penambang kembali kehilangan nyawa setelah tertimbun longsor di kawasan PETI DAM Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia.
Rentetan itu bukan sekadar angka. Di balik 4, 2, 4, 2, dan 5 korban, terdapat manusia. Dimana ada ayah, ada anak, ada suami, ada saudara serta ada tulang punggung keluarga.
Dimana ada 17 rumah yang tiba-tiba kehilangan suara orang yang selama ini menjadi sumber kehidupan.
Maka pada usia Republik Indonesia yang ke-81 ini, kita patut bertanya. Apa arti kemerdekaan bagi keluarga yang kehilangan tulang punggungnya di lubang tambang ilegal?
Merdeka bukan sekadar bebas mengibarkan bendera. Kemerdekaan tidak semestinya hanya dimaknai sebagai bebas dari penjajahan dan kemerdekaan juga harus berarti Polri hadir melindungi mereka yang wajib dilindungi. Bukan dirampas haknya
Konstitusi bahkan menempatkan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai salah satu tujuan bernegara.
Karena itu, ketika masyarakat masuk ke dalam lubang tambang yang berbahaya dan kemudian kehilangan nyawa, pihak Kepolisian tidak boleh hanya datang membawa karangan bunga dan ucapan belasungkawa dan habis dimeja penyidikan.
Kepolisian Daerah Gorontalo dan Polres Pohuwato wajib mencari jawaban.
Mengapa mereka bisa berada di sana?
Siapa yang mengelola lokasi?
Siapa yang memperoleh keuntungan?
Apakah terdapat kelalaian?
Apakah terdapat pelanggaran hukum?
Dan yang paling penting, apakah ada pihak yang harus bertanggung jawab?
Bukan untuk menghakimi dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Karena Pertanyaan itu adalah bentuk kepedulian terhadap hukum dan kemanusiaan.
Lima Tahun, tragedi berulang. Yang lebih mengkhawatirkan adalah pola yang terus berulang.
Ada Korban yang jatuh, masyarakat berduka, aparat turun ke lokasi, perhatian publik membesar, kemudian waktu berjalan. Dan aktivitas tambang ilegal kembali dan tetap berjalan.
Dan pola tersebut terus terjadi, maka persoalannya tidak lagi sekadar kecelakaan. Ada persoalan penegakan hukum yang harus dijawab, karena hukum seharusnya menciptakan efek jera.
Namun yang terjadi saat ini, hampir tidak ada efek jera atas adanya korban jiwa diwilayah PETI Pohuwato, maka pelanggaran itu pun terus berulang.
Dalam konteks PETI, efek jera tidak boleh hanya diarahkan kepada pekerja kecil yang berada di dalam lubang atau sebatas operator alat berat saja.
Hukum harus mampu menelusuri seluruh rantai aktivitas apabila ditemukan bukti pelanggaran dari pengelola, pemodal, penyedia alat berat, hingga pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal.
Yang masuk ke lubang mungkin pekerja. Tetapi yang menikmati keuntungan belum tentu berada di dalam lubang ketika bencana terjadi.
Di sinilah Kepolisian harus bekerja. Bukan membiarkan Keluarga dan Korban Kehilangan Keadilan.
Ada hal lain yang perlu menjadi refleksi pada momentum kemerdekaan ini.
Keluarga korban bukan hanya membutuhkan santunan. Mereka membutuhkan kepastian.
Mereka membutuhkan jawaban tentang bagaimana orang yang mereka cintai meninggal.
Masyarakat berhak mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian atau tindak pidana dan berhak mengetahui apakah ada pihak yang bertanggung jawab.
Dan jika terdapat dugaan tindak pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, alasan bahwa seluruh keluarga korban sudah berdamai atau tidak lagi mempermasalahkan kejadian tidak semestinya secara otomatis menutup pertanyaan mengenai kemungkinan adanya tindak pidana.
Perdamaian antara pihak-pihak tertentu tidak boleh menjadi alasan untuk menghapus kepentingan hukum publik apabila memang terdapat dugaan tindak pidana yang harus ditangani negara.
Nyawa manusia tidak boleh selesai hanya dengan sebuah surat perdamaian. Sebab saat hukum terlihat lamban, kecurigaan pasti akan Tumbuh.
Dalam negara yang mengedepankan kepastian hukum dan transparansi, Kepolisian seharusnya menjadi benteng terakhir guna mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Ketika kasus kematian berulang terjadi di kawasan PETI, tetapi masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan penanganan hukumnya, maka ruang kecurigaan akan semakin terbuka.
Di sinilah Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato perlu menjawab dengan transparansi. Bukan dengan menutup komunikasi dari berbagai pihak.
Bukan dengan kemarahan. Bukan pula dengan defensif, tetapi dengan data dan proses hukum.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana perkara-perkara tersebut ditangani. Jika tidak ditemukan cukup bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, jelaskan dasar hukumnya.
Bukan dengan alasan penyelidikan masih berjalan, jelaskan perkembangannya. Jika penyidikan dihentikan, jelaskan alasan dan mekanisme hukumnya.
Keterbukaan seperti itu justru akan memperkuat institusi kepolisian. Bukan sebaliknya, ruang informasi yang kosong akan mudah diisi oleh spekulasi.
HUT ke-81 Republik Indonesia seharusnya menjadi momentum untuk melakukan introspeksi. Kita sering berbicara tentang pembangunan, kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, investasi dan kekayaan sumber daya alam.
Tetapi jangan sampai kita lupa berbicara tentang manusia yang berada di balik semua itu.
Apa gunanya emas yang melimpah jika rakyat yang menggali justru kehilangan nyawa?
Apa arti pembangunan jika keselamatan rakyat menjadi harga yang harus dibayar?
Apa arti kemerdekaan jika seorang pekerja harus mempertaruhkan hidupnya demi membawa pulang uang untuk keluarganya?
Kepolisian tidak boleh hanya hadir ketika ada yang melapor, tetapi absen ketika masyarakat membutuhkan perlindungan dan keadilan ruang hidupnya.
PETI bukan sekadar persoalan penambang. Pemerintah juga harus melihat PETI secara lebih luas.
Jangan hanya melihat pekerja yang berada di lokasi sebagai masalah. PETI adalah ekosistem.
Ada lahan.
Ada modal.
Ada alat berat.
Ada pekerja.
Ada hasil tambang.
Ada rantai distribusi.
Ada pembeli.
Dan bisa saja terdapat pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan.
Karena itu, jika Pemerintah dan Kepolisian benar-benar ingin memberantas PETI, maka pendekatannya harus menyentuh seluruh mata rantai tersebut.
Penegakan hukum yang hanya menyentuh pekerja lapangan tidak akan menyelesaikan masalah. Besok mereka bisa kembali digantikan oleh pekerja lain, sementara pemodal dan pengendali tetap berada di belakang layar.
Hukum harus mengejar sumber masalah, bukan hanya korban dari sebuah sistem.
HUT Ke-81: Saatnya Negara Membuktikan Kehadirannya, pada usia 81 tahun, Indonesia tidak kekurangan slogan.
Kita punya banyak jargon tentang Indonesia maju. Kita punya banyak narasi tentang pembangunan dan kita punya banyak seremoni tentang nasionalisme.
Tetapi ukuran keberhasilan sebuah negara bukan hanya seberapa meriah perayaan kemerdekaannya. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa kuat negara melindungi rakyatnya.
Dan bagi Pohuwato, salah satu ujian itu ada di lubang-lubang PETI. Jangan biarkan lubang tambang menjadi kuburan bagi rakyat miskin, jangan biarkan kematian menjadi angka dalam laporan dan jangan biarkan keluarga korban hanya mendapatkan belasungkawa.
Terlebih lagi, jangan biarkan ketidakjelasan penegakan hukum melahirkan persepsi bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kebal hukum.
Jika terdapat pelanggaran, proses sesuai hukum. Bila ada pihak yang bertanggung jawab, pertanggungjawabkan, andai tidak cukup bukti, jelaskan.
Bila ada dugaan penyalahgunaan kewenangan, periksa. Dan jika ada masyarakat yang merasa haknya tidak terpenuhi, berikan ruang untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum yang tersedia.
Masyarakat juga memiliki hak untuk melakukan pengawasan melalui jalur yang sah, termasuk mekanisme pengaduan kepada lembaga pengawas yang berwenang maupun upaya hukum sesuai ketentuan.
Merdeka Itu Ketika Nyawa Rakyat Dihargai. Karena pada akhirnya, refleksi HUT ke-81 Republik Indonesia bukan hanya tentang merah dan putih.
Bukan hanya tentang upacara. Bukan hanya tentang lomba. Bukan pula hanya tentang spanduk bertuliskan Dirgahayu Republik Indonesia ke 81.
Kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi sesuatu yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat.
Rakyat harus merasa aman.
Rakyat harus merasa dilindungi.
Rakyat harus mendapatkan keadilan.
Dan ketika seorang warga negara meninggal di dalam lubang tambang ilegal, negara harus hadir memastikan kematiannya tidak berlalu tanpa jawaban.
Pohuwato memiliki kekayaan emas. Tetapi jangan sampai kekayaan itu dibayar dengan air mata dan darah rakyatnya sendiri.
Pada HUT ke-81 Republik Indonesia ini, mari kita bertanya kepada diri sendiri.
Apakah kita benar-benar sudah merdeka jika rakyat masih harus mempertaruhkan nyawa untuk bertahan hidup?
Sebab kemerdekaan sejati bukan ketika kita mampu merayakan Indonesia selama satu hari.
Kemerdekaan sejati adalah ketika negara mampu memastikan setiap rakyatnya di Kabupaten, di desa, di pesisir, di gunung, bahkan di dalam lubang tambang memiliki hak yang sama untuk hidup, aman, dan mendapatkan keadilan.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Merdeka bukan hanya dari penjajahan.
Merdeka juga dari ketakutan, ketidakadilan, pembiaran, dan hukum yang kehilangan keberanian untuk melindungi rakyat.
