Faktanews.com, Pohuwato – Persoalan pembongkaran camp penambang lokal dan penutupan akses jalan di kawasan pertambangan Pohuwato memunculkan desakan agar pemerintah daerah dan DPRD turun tangan mencari penyelesaian.
Isu tersebut diangkat dalam pemberitaan mengenai desakan aktivis kepada pemerintah dan DPRD untuk merespons situasi yang dinilai berdampak terhadap masyarakat penambang.
Persoalan ini tidak hanya menyangkut akses terhadap lokasi kegiatan, tetapi juga berhubungan dengan kepastian aturan, kondisi sosial masyarakat, dan hubungan antara penambang lokal dengan perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut.
Di tengah perbedaan kepentingan, pemerintah daerah dan DPRD perlu memastikan bahwa setiap persoalan ditangani melalui mekanisme yang jelas. Aspirasi masyarakat perlu didengar, sementara penjelasan perusahaan mengenai keselamatan dan pengelolaan wilayah operasional juga harus diperiksa secara objektif.
Langkah penyelesaian dapat diarahkan pada dialog terbuka, verifikasi kondisi lapangan, serta penelaahan dokumen yang relevan. Apabila terdapat perbedaan klaim, masing-masing pihak perlu diberi kesempatan menyampaikan bukti dan penjelasannya.
DPRD diharapkan menjalankan fungsi pengawasan dengan mendorong tindak lanjut yang konkret, bukan hanya merespons ketika ketegangan meningkat.
