Faktanews.com, Gorontalo – Perubahan data penerima bantuan sosial menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pohuwato. Persoalan tersebut berkaitan dengan perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang berpengaruh terhadap pengelompokan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Persoalan ini dibahas dalam koordinasi DPRD Pohuwato bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dukcapil Provinsi Gorontalo, sebagaimana diberitakan RRI pada awal Oktober 2026.
Perubahan klasifikasi data perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi ketepatan sasaran program bantuan. Masyarakat yang benar-benar membutuhkan perlindungan sosial harus memperoleh kepastian mengenai status dan kelayakan mereka sebagai penerima manfaat.
Dalam konteks tersebut, pembaruan data tidak cukup hanya dilakukan secara administratif. Proses verifikasi perlu memastikan bahwa perubahan kondisi ekonomi masyarakat tercermin secara akurat dalam basis data pemerintah.
DPRD memiliki ruang untuk mengawal persoalan ini melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait. Evaluasi berkala, keterbukaan mekanisme pembaruan data, serta penyediaan saluran pengaduan menjadi bagian penting untuk mencegah warga yang memenuhi kriteria justru kehilangan akses bantuan.
Persoalan desil bansos pada akhirnya bukan semata-mata soal angka dalam sistem. Lebih dari itu, akurasi data menentukan apakah kebijakan perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
























