FAKTA NEWS – GORONTALO. Aliansi Masyarakat Kota Gorontalo Bersatu (AMKGB) menantang Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), untuk melakukan debat atau diskusi terbuka guna menguji kebenaran dan transparansi penanganan kasus Cagar Budaya yang saat ini tengah diproses.
Tantangan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua AMKGB, Amin Mootalu. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin polemik kasus Cagar Budaya hanya berkembang melalui pernyataan sepihak, tetapi harus diuji melalui ruang dialog yang terbuka, argumentatif, dan berlandaskan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku.
Amin menilai, apabila pihak Ditreskrimsus Polda Gorontalo meyakini bahwa penanganan perkara tersebut telah berjalan sesuai prosedur dan memiliki dasar hukum yang kuat, seharusnya tidak ada alasan untuk menghindari diskusi terbuka dengan masyarakat.
“Jika memang Polda Gorontalo, khususnya Direktur Ditreskrimsus, merasa bahwa dirinya benar, maka mari kita sama-sama berdiskusi untuk mencari tahu kebenaran atas kasus Cagar Budaya yang saat ini sedang diproses,” tegas Amin Mootalu.
Menurutnya, tantangan tersebut bukan semata-mata bentuk konfrontasi terhadap institusi kepolisian, melainkan upaya mendorong keterbukaan informasi dan membangun kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Bagi AMKGB, perkara yang menyangkut kawasan Cagar Budaya bukan persoalan sederhana. Kasus tersebut perlu dijelaskan secara terang, terutama menyangkut dasar hukum yang digunakan, konstruksi perkara, serta konsistensi aparat dalam menerapkan aturan terhadap setiap pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Amin menegaskan, penegakan hukum tidak cukup hanya menyampaikan bahwa suatu perkara sedang diproses. Publik juga membutuhkan penjelasan yang proporsional mengenai aspek-aspek yang dapat dibuka kepada masyarakat, tanpa mengganggu penyidikan maupun melanggar hak pihak-pihak yang terkait.
Menurutnya, ruang diskusi dapat menjadi sarana untuk mempertemukan argumentasi masyarakat dengan penjelasan resmi kepolisian. Dengan demikian, perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi saling tuding, tetapi dapat diuji melalui fakta, dokumen yang sah, dan ketentuan perundang-undangan.
AMKGB pun menilai bahwa keterbukaan merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga legitimasi penegakan hukum. Ketika muncul pertanyaan atau kritik dari masyarakat, institusi penegak hukum perlu meresponsnya secara profesional, terukur, dan berdasarkan fakta.
“Kalau memang semuanya sudah sesuai aturan, mari kita duduk bersama. Jelaskan secara terbuka apa yang menjadi dasar penanganan kasus ini. Kami ingin mencari kebenaran, bukan sekadar berdebat tanpa arah,” demikian semangat tantangan yang disampaikan Amin.
Tantangan AMKGB tersebut sekaligus menjadi ujian komunikasi publik bagi Polda Gorontalo, terutama Ditreskrimsus yang menangani perkara tersebut. Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat, penjelasan yang jernih dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi penting untuk mencegah berkembangnya spekulasi.
Namun, debat terbuka bukanlah pengganti mekanisme hukum, pembuktian, maupun proses penyidikan. Forum tersebut harus ditempatkan sebagai ruang klarifikasi dan pertukaran argumentasi, sementara penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum tetap harus mengacu pada bukti serta prosedur yang berlaku.
