FAKTA NEWS – KOTA GORONTALO. Pernyataan Juru Bicara Gubernur Gorontalo yang menyebut Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea belum memahami mekanisme pengusulan gelar Pahlawan Nasional, dinilai justru menggeser substansi persoalan. Perjuangan mengangkat nama H.B. Jassin dan dr. Aloei Saboe bukan sekadar urusan administrasi pemerintahan, melainkan menyangkut tanggung jawab moral, penghormatan sejarah dan harga diri masyarakat Gorontalo.
Hal itu ditegaskan Juru Bicara Wali Kota Gorontalo, Jeffry As. Rumampuk, merespons pernyataan Juru Bicara Gubernur Gorontalo, Dr. Alvian Mato.
Menurut Jeffry, Wali Kota Adhan Dambea melihat persoalan ini dari perspektif yang lebih luas. Ada dimensi sosial dan historis yang tidak boleh diabaikan ketika dua tokoh besar Gorontalo belum memperoleh pengakuan sebagai Pahlawan Nasional.
“Dua tokoh ini, bukan sekadar nama yang ingin kita tempelkan gelar kehormatan. Mereka adalah bagian dari identitas, kebanggaan dan perjalanan sejarah Gorontalo. Karena itu, ketika Pak Adhan mempertanyakan keseriusan perjuangan ini, jangan langsung diterjemahkan sebagai ketidaktahuan terhadap prosedur. Ada pesan sosial dan tanggung jawab sejarah yang ingin beliau tegaskan,” ujar Jeffry.
Jeffry menegaskan, Wali Kota Adhan tidak sedang mempersoalkan apakah pemerintah provinsi mengetahui mekanisme pengusulan atau tidak. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana perjuangan tersebut benar-benar dikawal, diperkuat dan tidak berhenti pada penyerahan dokumen maupun pernyataan bahwa proses masih membutuhkan waktu.
Ia mengakui bahwa proses pengusulan Pahlawan Nasional memiliki tahapan panjang dan kewenangan penetapan berada di pemerintah pusat. Namun, memahami prosedur tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari evaluasi terhadap strategi perjuangan.
“Kalau bicara prosedur, tentu semua pihak harus menghormatinya. Tetapi jangan sampai kita terlalu sibuk menjelaskan panjangnya prosedur, sementara masyarakat membutuhkan kepastian bahwa perjuangan ini terus bergerak. Yang dibutuhkan bukan saling mengoreksi pengetahuan, melainkan memperkuat kerja bersama,” tegasnya.
Menurut Jeffry, fakta bahwa Aloei Saboe telah tujuh kali diusulkan dan H.B. Jassin enam kali diusulkan justru harus menjadi bahan evaluasi bersama. Apabila pengusulan telah berulang kali dilakukan tetapi belum menghasilkan penetapan, maka pemerintah daerah perlu melihat kembali kekuatan dokumen, strategi advokasi, dukungan akademisi, serta komunikasi dengan pemerintah pusat.
“ Pertama, Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu membuka ruang koordinasi bersama Pemerintah Kota Gorontalo, pemerintah kabupaten, akademisi, sejarawan, budayawan, organisasi profesi, tokoh adat dan keluarga kedua tokoh. Kedua, seluruh dokumen sejarah harus diperkuat melalui penelitian akademis, arsip autentik, kesaksian sejarah, dokumentasi perjuangan dan bukti pengabdian kedua tokoh,” kata Jeffry.
“Ketiga, pemerintah daerah perlu membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan kementerian terkait,
Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses penilaian. Dan keempat, perjuangan ini harus disosialisasikan secara luas agar masyarakat Gorontalo tidak hanya mengetahui nama kedua tokoh tersebut, tetapi juga memahami alasan historis dan kontribusi besar mereka bagi bangsa,” sambungnya.
Lebih lanjut, Jeffry menjelaskan bahwa perhatian Adhan terhadap H.B. Jassin dan Aloei Saboe juga harus dibaca sebagai bentuk kepedulian terhadap warisan sejarah yang harus diteruskan kepada generasi berikutnya.
Ia juga menilai, pelestarian cagar budaya dan perjuangan pengusulan Pahlawan Nasional merupakan dua tanggung jawab yang saling melengkapi. Keduanya harus dikerjakan secara serius, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau ada persoalan cagar budaya, silakan dibicarakan melalui data, kajian dan mekanisme hukum. Jangan jadikan persoalan lain sebagai alat untuk mengalihkan pembicaraan tentang perjuangan H.B. Jassin dan Aloei Saboe. Semua persoalan harus diselesaikan pada tempatnya. Pelestarian sejarah harus berjalan, pengusulan pahlawan juga harus berjalan,” tegasnya.
Jeffry menambahkan, Wali Kota Adhan pada prinsipnya tidak menutup ruang kolaborasi. Bahkan, kesiapan Adhan untuk ikut mengambil bagian dalam perjuangan tersebut harus dimaknai sebagai tawaran tanggung jawab, bukan sebagai upaya mengambil alih panggung pemerintah provinsi.
“Pak Adhan melihat ini sebagai kepentingan seluruh rakyat Gorontalo. Kalau ada bagian perjuangan yang bisa dikerjakan pemerintah kota, tentu harus dibicarakan. Kalau membutuhkan kekuatan pemerintah provinsi, mari diperkuat bersama. Jangan sampai ego kelembagaan justru membuat perjuangan tokoh-tokoh besar kita berjalan di tempat,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Jeffry mengingatkan bahwa sejarah Gorontalo bukan milik satu orang, satu jabatan ataupun satu institusi pemerintahan. Perjuangan Nani Wartabone, H.B. Jassin dan dr. Aloei Saboe merupakan warisan kolektif yang harus dijaga seluruh elemen masyarakat. Karena itu, ia meminta agar perdebatan yang berkembang tidak lagi diarahkan pada saling menyerang kapasitas pribadi, melainkan menghasilkan langkah nyata yang dapat diukur perkembangannya.
“Jangan sampai kita lebih bersemangat mempertahankan argumentasi masing-masing daripada memperjuangkan kehormatan tokoh daerah sendiri. Pak Adhan tidak sedang meminta penghargaan untuk dirinya. Beliau sedang mengingatkan bahwa Gorontalo punya tokoh besar yang jasa dan pengabdiannya patut diperjuangkan sampai mendapatkan pengakuan negara,” tutup Jeffry.
