Oleh : Jhojo Rumampuk | direktur PT. Fakta Media Butota
FAKTA NEWS – OPINI. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas gizi generasi bangsa kini menghadapi persoalan yang tidak boleh dianggap remeh.
Temuan Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, saat melakukan inspeksi mendadak di SPPG Marisa Utara, Kabupaten Pohuwato, pada Jumat, 13 November 2026, justru membuka persoalan serius mengenai kepatuhan terhadap standar sanitasi dan pengelolaan lingkungan.
Dalam inspeksi tersebut, ditemukan bahwa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di SPPG Marisa Utara belum berfungsi optimal. Bahkan, air bekas pencucian ompreng masih mengalir ke saluran pembuangan yang kurang berfungsi baik dan bercampur dengan limbah lainnya.
Temuan ini bukan sekadar persoalan teknis yang bisa diselesaikan dengan membersihkan selokan atau memperbaiki saluran pembuangan. Ada persoalan mendasar yang harus dijawab: mengapa fasilitas pengolahan limbah yang menjadi bagian dari standar operasional pelayanan justru belum berjalan sebagaimana mestinya?
Jika IPAL merupakan bagian dari SOP wajib SPPG, maka ketidakoptimalan pengoperasiannya patut menjadi perhatian serius. Sebab, pengelolaan limbah bukan pilihan, melainkan bagian dari tanggung jawab penyelenggara pelayanan makanan.
Jangan Hanya Pandai Memproduksi Ribuan Porsi, Tetapi Abai Mengelola Limbah. SPPG Marisa Utara diketahui memiliki kapasitas pelayanan mencapai 1.858 porsi makanan. Angka tersebut tentu bukan jumlah kecil. Aktivitas produksi dalam skala besar menghasilkan konsekuensi lingkungan yang juga harus dikelola secara serius.
Bayangkan jika air bekas pencucian peralatan makan, sisa minyak, lemak, dan limbah dapur lainnya tidak melalui proses pengolahan yang memadai. Potensi gangguan sanitasi dan pencemaran lingkungan bisa menjadi persoalan bagi masyarakat sekitar.
Pertanyaannya, apakah selama ini pengawasan operasional SPPG hanya berfokus pada jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan, sementara sistem pengelolaan limbahnya luput dari perhatian?
Jangan sampai keberhasilan program MBG hanya dihitung berdasarkan ribuan porsi yang keluar setiap hari, tetapi mengabaikan konsekuensi lingkungan yang ditinggalkan.
Lebih ironis lagi, program yang membawa misi meningkatkan kesehatan masyarakat justru berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan lingkungan apabila standar pengelolaan limbah tidak dipenuhi.
Badan Gizi Nasional (BGN) harus menjadikan temuan di SPPG Marisa Utara sebagai momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan seluruh SPPG, khususnya di Kabupaten Pohuwato.
Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Pangan, Sampah, dan Air Limbah Domestik pada SPPG telah menegaskan kewajiban setiap SPPG dalam mengelola air limbah domestik.
Bahkan, ketentuan Pasal 17 mengatur konsekuensi administratif bagi SPPG yang tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan tersebut, mulai dari teguran tertulis, penghentian operasional sementara, hingga penghentian operasional secara permanen sesuai ketentuan.
Artinya, pemerintah tidak kekurangan dasar untuk melakukan evaluasi dan mengambil tindakan.
Jika hasil pemeriksaan lanjutan membuktikan adanya ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengelolaan limbah, BGN harus berani menerapkan konsekuensi yang proporsional.
Jangan sampai regulasi hanya terlihat tegas dalam dokumen, tetapi kehilangan daya paksa ketika berhadapan dengan pelaksanaan program di lapangan.
Program prioritas nasional bukan alasan untuk memberikan kekebalan kepada pengelola SPPG dari kewajiban memenuhi standar operasional.
Temuan IPAL yang belum berfungsi optimal seharusnya segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis. DLH perlu memastikan apakah sistem IPAL benar-benar beroperasi, bagaimana proses pengolahan limbahnya, ke mana aliran pembuangan diarahkan, serta apakah kualitas air limbah yang dilepas telah memenuhi baku mutu.
Pengujian laboratorium juga penting dilakukan agar penilaian tidak hanya berdasarkan pengamatan visual.
Jangan sampai pemerintah daerah baru bergerak ketika masyarakat mulai mengeluhkan bau tidak sedap atau ketika dampak pencemaran sudah terjadi.
Pengawasan lingkungan harus bersifat preventif, bukan sekadar reaktif. Selain itu, Wakil Gubernur Gorontalo telah menyampaikan bahwa hasil sidak akan dikoordinasikan bersama DLH, Dinas Pangan, dan Dinas Kesehatan. Koordinasi tersebut harus menghasilkan tindakan nyata, bukan berhenti sebagai catatan evaluasi.
Persoalan Bukan Hanya IPAL, Sampah dan Sisa Makanan Juga Disorot. Dalam sidak yang sama, ditemukan pula belum tersedianya tempat sampah terpilah berdasarkan kategori organik, nonorganik, dan residu.
Bahkan, terdapat sisa nasi mencapai 17 kilogram dalam sehari yang menjadi perhatian Wakil Gubernur.
Dua persoalan ini memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap SPPG Marisa Utara harus dilakukan secara menyeluruh. Pengelolaan limbah cair, sampah padat, hingga sisa pangan merupakan satu kesatuan tanggung jawab operasional.
Tidak cukup hanya memperbaiki IPAL, sementara persoalan pemilahan sampah dan pengendalian sisa makanan dibiarkan.
SPPG harus memahami bahwa menjalankan program MBG bukan semata-mata aktivitas memasak dan membagikan makanan. Ada standar kesehatan, sanitasi, lingkungan, dan akuntabilitas yang harus dipenuhi.
Pada akhirnya, persoalan SPPG Marisa Utara harus menjadi peringatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG di Kabupaten Pohuwato.
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap fasilitas pelayanan makanan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pengelola harus bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas operasionalnya. Sementara itu, lembaga pengawas harus berani bertindak ketika menemukan ketidaksesuaian.
Jangan sampai masyarakat hanya menerima manfaat makanan, tetapi harus menanggung risiko dari buruknya pengelolaan limbah.
Program MBG tidak boleh menjadi proyek yang hanya mengejar angka produksi, sementara kewajiban menjaga lingkungan ditempatkan di urutan belakang.
Sebab, makanan bergizi membutuhkan lingkungan yang sehat. Tidak masuk akal jika pemerintah berusaha membangun generasi yang sehat, tetapi pengelolaan limbah dari dapur penyedia makanannya justru tidak berjalan optimal.
Kini, semua menunggu tindak lanjut BGN, DLH, dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Apakah temuan di SPPG Marisa Utara benar-benar akan ditindaklanjuti dengan evaluasi dan pembenahan menyeluruh, atau justru berakhir sebagai dokumentasi sidak tanpa konsekuensi yang jelas?
Jangan biarkan IPAL hanya menjadi pajangan dalam standar operasional. Jika SOP wajib saja tidak dijalankan secara optimal, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya fasilitasnya, tetapi juga keseriusan pengelola dan kualitas pengawasan pemerintah.
