Oleh : Jhojo Rumampuk || Ketua DPD PJS Gorontalo
Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Bulangita menjadi isu serius yang mengancam kelestarian lingkungan dan berpotensi memicu bencana di wilayah Marisa, termasuk di tiga desa yang merupakan pusat ibu kota.
Selain merusak ekosistem, aktivitas PETI juga meningkatkan risiko banjir akibat kerusakan hutan dan sedimentasi sungai. Sayangnya, meski dampaknya sudah dirasakan, penanganan masalah ini terkesan setengah hati.
Kerusakan lingkungan akibat PETI di Desa Bulangita mencakup penebangan pohon untuk membuka lahan tambang menyebabkan hilangnya vegetasi yang berfungsi menyerap air hujan.
Akibatnya, debit air meningkat dan mempercepat aliran permukaan yang berujung pada banjir. Limbah tambang seperti tanah dan pasir yang hanyut ke sungai meningkatkan sedimentasi, menyempitkan aliran sungai, dan mengurangi kapasitas penampungan air.
Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri mencemari tanah dan air, yang dampaknya tidak hanya dirasakan lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat di sekitar tambang.
Jika bencana banjir terjadi, masyarakat di tiga desa pusat ibu kota Marisa akan menjadi korban utama. Selain kerugian material, banjir juga mengancam keselamatan jiwa penduduk.
Tanggung Jawab Kepala Desa Bulangita
Sebagai pemimpin wilayah, Kepala Desa Bulangita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah aktivitas ilegal seperti PETI.
Namun, jika masalah ini hanya menghasilkan satu laporan polisi tanpa tindakan lanjutan, ada pertanyaan besar yang muncul.
- Apakah ada tekanan atau kompromi dari pihak-pihak tertentu yang membuat kasus ini tidak ditindak tegas?
- Mengapa laporan tersebut tidak diikuti oleh langkah konkret untuk menghentikan PETI dan memulihkan lingkungan yang rusak?
Pembiaran seperti ini, baik disengaja maupun tidak, menunjukkan lemahnya kepemimpinan dan komitmen dalam menjaga kepentingan masyarakat dan lingkungan.
Sebelumnya, mengutip pernyataan Kepala Desa Bulangita Fendi Diange yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah melegalkan aktivitas PETI di desanya. Bahkan, ia mengklaim telah melaporkan aktivitas tersebut ke Polsek Marisa sejak awal mula kegiatan ilegal tersebut berlangsung.
“Saya tidak pernah melegalkan tambang di sini. Justru saya yang melaporkan ke Polsek Marisa saat aktivitas ini baru dimulai dan jejak digitalnya ada. Tapi karena dampaknya sudah terjadi, kami lebih fokus pada solusi. Soal diberhentikan atau tidak, itu wewenang aparat penegak hukum,” tegasnya.
Fendi juga menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan adalah hasil kesepakatan bersama antara masyarakat Desa Bulangita dan Desa Teratai untuk menangani sedimentasi yang menyebabkan saluran air tersumbat dan berpotensi banjir.
“Kami khawatir dampaknya semakin buruk jika tidak ada tindakan. Maka disepakati ada gerakan pengerukan sungai yang dibebankan kepada para penambang,” ucapnya.
Pernyataan Kepala Desa Bulangita dan Dilema Pembiaran Aktivitas PETI
Pernyataan Kepala Desa Bulangita, Fendi Diange, yang menyatakan dirinya tidak pernah melegalkan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di desanya, namun di sisi lain membiarkan empat alat berat terus beroperasi, mengundang tanda tanya besar terkait komitmen dan konsistensi kebijakan.
Sikap ini menunjukkan adanya dilema antara kebutuhan mencari solusi dan kenyataan pembiaran aktivitas ilegal yang terus merusak lingkungan dan mengancam keselamatan masyarakat.
Fendi Diange mungkin ingin memberikan kesan bahwa ia berada dalam posisi netral atau bahkan melawan PETI, namun pembiaran terhadap alat berat yang terus beroperasi justru menunjukkan sikap ambigu yang rentan disalahartikan sebagai dukungan terselubung terhadap aktivitas ilegal tersebut.
Beberapa poin yang perlu dicermati:
- Tidak Melegalkan, Namun Membiarkan
- Solusi atau Kompromi?
- Posisi Kepala Desa Sebagai Pengambil Kebijakan
Meski tidak secara eksplisit memberikan izin, pembiaran aktivitas PETI tetap menunjukkan kegagalan untuk menegakkan aturan. Ini membuka celah bagi persepsi bahwa pemerintah desa tidak serius memberantas PETI.
Jika solusi yang dimaksud adalah membiarkan alat berat tetap beroperasi, maka ini bukanlah solusi, melainkan kompromi yang membahayakan lingkungan. Penundaan tindakan tegas hanya memperburuk kerusakan dan memperbesar risiko bencana.
Sebagai pemimpin lokal, Fendi Diange memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak buruk PETI. Dengan tidak bertindak tegas, ia justru mempertaruhkan kredibilitasnya di mata masyarakat.
Pernyataan Fendi Diange bahwa ia tidak pernah melegalkan PETI tidak cukup untuk menunjukkan komitmennya.
Pembiaran terhadap alat berat yang terus beroperasi hanya akan memperburuk situasi dan mencoreng kredibilitasnya sebagai pemimpin lokal.
Tindakan tegas dan solusi konkret adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Desa Bulangita dari kehancuran lingkungan dan potensi bencana yang lebih besar.
Jika Kepala Desa tetap ambigu dalam sikapnya, maka masyarakat dan lingkunganlah yang akan menanggung dampaknya.
