Oleh: Jhojo Rumampuk
Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar Provinsi Gorontalo kembali menjadi ajang perebutan kekuasaan internal partai, yang kali ini mulai mengarah pada aroma dinasti politik yang semakin kentara.
Terdengar santer di berbagai kalangan bahwa mantan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie, mendorong sang istri, Idah Syaidah Rusli Habibie, untuk menjadi Ketua DPD I Partai Golkar menggantikan pos lama yang sudah 3 periode dikendalikan oleh Sang Suami.
Isu yang berkembang bukan lagi sekadar tentang siapa yang paling layak secara ideologis dan struktural, tetapi lebih kepada siapa yang mampu mengunci suara dukungan dari DPD II.
Di tengah proses yang seharusnya menjunjung tinggi semangat demokrasi partai, justru muncul dugaan adanya “settingan dukungan” yang telah diskenariokan dengan hasil 4 suara untuk Idah Syaidah dan hanya 2 suara untuk Thomas Mopili.
Apakah Golkar Gorontalo benar-benar sedang melakukan regenerasi kepemimpinan, atau hanya sedang memantapkan pewarisan politik secara halus dalam bentuk dinasti?
Nama Thomas Mopili, yang juga merupakan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, turut masuk dalam bursa calon ketua. Namun, patut dicermati bahwa posisi Mopili kini sedang dilemahkan oleh berbagai isu dan dugaan yang beredar termasuk polemik seputar dugaan gratifikasi, pernyataan tidak konsisten, dan sikap ambivalen terhadap nilai-nilai etika sebagai pejabat publik.
Namun demikian, kemenangan politik semestinya tidak dibangun dari kejatuhan personal, tetapi dari keunggulan visi dan strategi. Apakah Partai Golkar hari ini masih memegang etika tersebut?
Idah Syaidah, Simbol Loyalitas atau Benteng Status Quo?
Idah Syaidah sejatinya tidak asing di panggung politik. Sebagai istri dari tokoh sentral Partai Golkar Gorontalo dan mantan anggota DPR RI, ia memiliki rekam jejak elektoral.
Namun, jika kekuatan utama yang menjadi jaminan kemenangannya hanyalah garis hubungan personal dengan elite Golkar, maka ini justru memperlihatkan lemahnya budaya kaderisasi dalam tubuh Golkar sendiri.
Golkar adalah partai besar yang seharusnya menyiapkan pemimpin melalui proses panjang dan terbuka, bukan melalui “penugasan keluarga”.
Jika benar perolehan suara sudah dikondisikan dan hanya menjadi formalitas belaka, maka Musda ini lebih layak disebut sebagai “panggung simbolik” ketimbang forum demokrasi.
Bahaya Pengkerdilan Demokrasi Internal
Jika narasi bahwa suara DPD II telah “diamankan” dan peta kekuatan sudah ditutup sejak awal, maka kita menyaksikan gejala pengkerdilan demokrasi internal.
Golkar harus belajar dari berbagai partai politik yang hancur dari dalam akibat menutup ruang aspirasi. Mengunci proses Musda hanya untuk mengamankan nama tertentu bukan saja melecehkan konstituen kader di tingkat bawah, tapi juga mempermalukan nilai-nilai keadaban politik.
Kekuasaan yang lahir dari proses manipulatif hanya akan menghasilkan kepemimpinan lemah, tak bertaji, dan sarat beban moral.
Hari ini kita membutuhkan partai yang mampu tampil sebagai kekuatan penyeimbang. Dan Partai Golkar, dengan segala kekuatannya, punya tanggung jawab historis untuk memperlihatkan diri sebagai partai yang modern, demokratis, dan bebas dari logika patronase keluarga.
Jika Musda kali ini hanya akan menjadi panggung pelanggengan kuasa Rusli Habibie melalui jalur istri, maka didalam catatan “buram” bahwa Partai Golkar Gorontalo telah menjadikan struktur organisasinya sekadar warisan keluarga.
Bukan tentang siapa menang atau kalah, tetapi bagaimana proses itu dijalankan secara bermartabat. Demokrasi partai bukan milik satu keluarga. Ia milik seluruh kader yang berjuang dari akar rumput hingga ke pucuk pimpinan.
Politik Golkar Versi Gorontalo, Dari Mesin Partai ke Mesin Warisan
