Oleh: Jhojo Rumampuk
Wariskan gagasan, bukan kekuasaan.
Musyawarah Daerah (Musda) dalam semangat ideal partai politik modern, seharusnya menjadi panggung suci regenerasi, penyaringan gagasan, dan kontestasi meritokratis.
Musda adalah ruang di mana kader-kader terbaik diuji bukan berdasarkan siapa mereka menikah atau dari keluarga mana mereka berasal, melainkan atas dasar kontribusi, integritas, dan kapasitas kepemimpinan. Tapi sayangnya, panggung itu kini lebih mirip panggung sandiwara.
Di atas kertas, Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Partai Golkar adalah manifestasi demokrasi internal yang merupakan wadah memilih pemimpin yang mampu membawa partai pada kejayaan, didorong oleh mekanisme kaderisasi dan meritokrasi yang kuat.
Tapi hari ini, di Gorontalo, kita menyaksikan sebuah realitas yang mencederai akal sehat dan nurani kader, Musda justru menjadi alat pelanggengan kekuasaan keluarga.
Tersiar kabar bahwa dua nama muncul dalam bursa pemilihan Ketua DPD I Golkar Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie dan Thomas Mopili. Tapi semua tahu, bahkan sebelum Musda dimulai siapa yang akan “menang”.
Beredar informasi bahwa suara DPD II telah diatur rapi. 4 suara untuk Idah, 2 untuk Thomas. Rapat belum dimulai, tetapi keputusan sudah diketok oleh tangan-tangan di luar forum.Golkar, Dari Partai Kaderisasi ke Dinasti Politik.
AD/ART Partai Golkar secara eksplisit mengamanatkan pentingnya kaderisasi dan meritokrasi. Pasal 6 Anggaran Dasar menyebutkan bahwa tujuan Partai Golkar adalah mencetak pemimpin nasional dan daerah yang lahir dari proses kaderisasi dan seleksi kepemimpinan.
Tapi hari ini, prinsip itu dibajak oleh ambisi warisan kekuasaan.Rusli Habibie, Ketua DPD I Golkar selama tiga periode, kini mendorong istrinya sendiri sebagai penerus. Ini bukan regenerasi kader, ini adalah reinkarnasi dinasti. Partai yang semestinya menjadi tempat tumbuhnya ratusan kader terbaik, justru dijadikan panggung tunggal bagi keluarga elite.
Kader lain? Hanya jadi penonton atau penggembira yang diinstruksikan bertepuk tangan.Apa bedanya dengan kerajaan feodal jika suara DPD II bukan didasarkan pada penilaian objektif terhadap kapabilitas calon, tetapi karena tekanan atau “komando dari atas”? Yang merupakan bagian dari desain kemenangan yang dipaksa?
Demokrasi internal Golkar di Gorontalo tidak sedang dibajak, tapi sedang dikubur hidup-hidup.
Loyalitas personal lebih penting daripada rekam jejak. Kepatuhan pada keluarga lebih utama daripada kepatuhan pada konstitusi partai.Sehingga muncul asumsi, apakah benar demokrasi Internal Dikooptasi, Suara Kader Ditundukkan ?
AD/ART Golkar kini hanya simbol kosong, bukan pegangan. Aturan yang dibuat untuk mengawal demokrasi internal, kini ditafsirkan dan dimanipulasi untuk membenarkan satu hal, bagaimana kekuasaan tetap dalam lingkaran keluarga.
Dulu, orang bergabung dengan Golkar karena melihatnya sebagai partai dengan sistem organisasi rapi dan terbuka. Hari ini, Golkar di Gorontalo terlihat lebih mirip partai keluarga ketimbang partai massa.
Jangan jadikan Musda hanya sebagai formalitas, setiap kader yang berpikir akan memilih pilihannya sendiri. Mereka tidak akan mau berjuang di partai yang bahkan tidak memberi ruang untuk berkompetisi.
Karena itu, patut dipertanyakan. Musda kali ini adalah kemenangan siapa? Golkar? Rakyat? Kader? Atau hanya kemenangan bagi kekuasaan yang tidak rela melepaskan tahta, bahkan ketika masa sudah selesai?
Jika Musda hanyalah pertunjukan, maka jangan heran jika pemilu nanti hanya menghasilkan kejenuhan. Jika suara kader hanya angka untuk menyesuaikan kehendak elite, maka jangan harap Golkar kembali dipercaya.
Jangan jadikan Musda Tanpa Jiwa hingga berujung pada Partai Yang Tanpa Masa Depan
Jika partai ini tak segera berbenah dan kembali ke roh kaderisasi, maka yang tersisa hanya nama besar tanpa pengaruh. Musda seharusnya menjadi pesta kader, bukan pesta keluarga.
