Fakta News – Gorontalo. Kinerja Anggota DPRD di Gorontalo kembali disorot tajam. Lembaga yang seharusnya menjadi corong penderitaan rakyat justru dinilai lebih sibuk mengurus koper, tiket, dan hotel ketimbang turun menyerap aspirasi masyarakat yang mereka wakili.
Berdasarkan data investigasi yang berhasil dirampungkan Redaksi Fakta News, tercatat 10 peringkat terbesar perjalanan dinas (perjadis) yang justru diisi oleh 13 nama Anggota DPRD.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator Aliansi Peduli Keadilan dan Pembangunan Daerah (APKPD) Provinsi Gorontalo, Wahyu Pilobu mempertanyakan kinerja dari Anggota DPRD Provinsi Gorontalo
“Fakta ini memunculkan pertanyaan serius, kapan mereka benar-benar bekerja untuk rakyat?” Lantang Wahyu
Ironisnya, tiga peringkat teratas perjalanan dinas tersebut masing-masing dinahkodai oleh Anggota DPRD dari Partai Gerindra, PDI Perjuangan, dan Partai NasDem, partai-partai yang selama ini lantang mengklaim diri sebagai pembela kepentingan rakyat.
” Jika dianalogikan secara sederhana dan masuk akal, dalam satu tahun terdapat sekitar 52 minggu. Ketika seorang anggota DPRD tercatat melakukan 35 kali perjalanan dinas, maka secara matematis ia telah menghabiskan 35 minggu di luar daerah. ” Ungkap Wahyu
Artinya, anggota dewan tersebut hanya menyisakan sekitar 17 minggu dalam setahun untuk benar-benar bekerja di daerah pemilihannya.
” Apakah 17 minggu cukup untuk menyerap aspirasi, mengawasi kebijakan, memperjuangkan anggaran, dan membela kepentingan rakyat?” Jelas Wahyu
Wahyu menilai saat ini masyarakat Dirugikan, Anggota Dewan Diuntungkan dengan uang rakyat.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan indikasi kegagalan fungsi representasi. Setiap perjalanan dinas menghabiskan anggaran negara yang notabene adalah uang rakyat.
“Ketika perjadis berubah menjadi rutinitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat, maka kerugian publik adalah keniscayaan.
Masyarakat tidak hanya kehilangan wakilnya di lapangan, tetapi juga kehilangan waktu, perhatian, dan keberpihakan yang seharusnya menjadi kewajiban moral dan politik para anggota DPRD.” Tegas Wahyu
Di tengah persoalan daerah yang menumpuk, mulai dari kemiskinan, pengangguran, konflik agraria, pelayanan publik yang amburadul, hingga krisis lingkungan. Kehadiran fisik dan keberanian politik wakil rakyat justru semakin jarang dirasakan.
Kejadian ini menambah daftar panjang krisis kepercayaan publik terhadap DPRD di Gorontalo.
” Ketika gedung dewan lebih sering kosong, sementara laporan perjalanan dinas terus menumpuk, wajar jika kami bertanya
apakah DPRD masih wakil rakyat, atau telah berubah menjadi wisatawan atas nama negara?” Tutup Wahyu
Fakta News masih berusaha mendapatkan klarifikasi dari 13 Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang masuk 10 Besar Perjalanan Dinas terbanyak di Provinsi Gorontalo.
