FAKTA NEWS – GORONTALO. Aroma dugaan korupsi kembali menyeruak dari lingkungan DPRD di salah satu daerah di Provinsi Gorontalo. Kali ini sorotan publik mengarah pada pengadaan barang di Rumah Dinas Ketua DPRD serta anggaran perjalanan dinas tahun 2024 yang diduga sarat manipulasi dan rekayasa administrasi.
Informasi yang didapatkan Fakta News dari sumber internal menyebutkan, praktik tersebut diduga melibatkan pembuatan dokumen fiktif untuk mencairkan anggaran yang sebenarnya tidak pernah direalisasikan di lapangan.
Seorang staf DPRD yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku kerap diperintahkan untuk menyiapkan dokumen pengadaan barang di Rumah Dinas Ketua DPRD, meski barang yang tercantum dalam dokumen tersebut diduga tidak pernah ada.
“Beberapa kali saya diminta menyiapkan dokumen pengadaan untuk rumah dinas. Tapi barang yang dicatat di dokumen itu sebenarnya tidak pernah dibeli atau tidak pernah ada,” ungkap sumber tersebut kepada Fakta News.
Tak hanya itu, dugaan manipulasi juga disebut terjadi pada laporan perjalanan dinas tahun 2024. Sejumlah dokumen perjalanan dinas diduga tetap diajukan untuk pencairan anggaran meskipun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan.
Sumber tersebut bahkan mengaku dirinya sering diminta menyiapkan laporan administrasi perjalanan dinas yang telah “disesuaikan” agar memenuhi syarat pencairan anggaran dari kas daerah.
“Ada beberapa perjalanan dinas yang saya buatkan laporan dan dokumennya, padahal sebenarnya kegiatan itu tidak pernah ada. Saya hanya menjalankan perintah,” ujarnya.
Yang lebih mengejutkan, sumber internal tersebut juga mengungkap bahwa setelah dana perjalanan dinas berhasil dicairkan, uang tersebut diduga tidak sepenuhnya digunakan untuk kegiatan resmi. Dana itu disebut-sebut justru dibagi-bagikan kepada sejumlah pihak di lingkungan DPRD.
Menurut pengakuannya, dana hasil penagihan perjalanan dinas tersebut diduga dibagikan kepada beberapa pendamping komisi serta sejumlah oknum anggota DPRD yang bahkan tidak ikut dalam kegiatan perjalanan dinas.
“Setelah dana perjalanan dinas cair, biasanya ada pembagian. Sebagian diberikan kepada pendamping komisi dan juga beberapa oknum anggota DPRD yang sebenarnya tidak melakukan perjalanan dinas,” beber sumber tersebut.
