FAKTANEWS.COM – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun 2025 menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Gorontalo, Selasa (31/3/2026), di Ruang Dulohupa DPRD Provinsi Gorontalo. Rapat ini membahas dokumen LKPJ secara mendalam sekaligus menampung masukan kritis terkait capaian dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menyoroti isu kesehatan, khususnya penanganan stunting, yang masih menjadi persoalan serius. Ia mempertanyakan tren angka stunting, target nol stunting pada 2026, serta kendala yang dihadapi pemerintah daerah.
Selain itu, Ridwan menyoroti sektor pendidikan, menekankan program link and match antara lulusan SMA/SMK dan dunia kerja, tingkat serapan tenaga kerja, serta tantangan digitalisasi pendidikan yang belum optimal. Di sektor pertanian, ia menekankan evaluasi bantuan dan subsidi pemerintah agar benar-benar berdampak pada kesejahteraan petani.
Anggota Pansus Mey Camaru menekankan evaluasi hasil LKPPD sebagai dasar perencanaan anggaran 2027, terutama program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Mey mendorong percepatan penerbitan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) serta peran Bappeda dalam sinkronisasi program lintas OPD.
Sementara itu, Fadli Hasan menyoroti sektor pertanian dan kesehatan. Ia mengapresiasi penyerapan gabah oleh Bulog yang meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), namun menilai komoditas jagung masih bergantung pada perantara. Di bidang kesehatan, ia menekankan perlunya strategi mempertahankan tenaga medis, termasuk melalui beasiswa daerah dengan ikatan dinas.
Syarifudin Bano menyoroti daya saing produk pertanian lokal yang masih kalah dibandingkan produk luar daerah. Ia mendorong peningkatan kualitas produksi, pemanfaatan teknologi modern, serta perlindungan bagi petani dan peternak lokal. Ia juga menekankan peran pendidikan untuk mendukung kebutuhan industri melalui program link and match yang lebih konkret.
Limonu Hippy mengangkat isu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), menekankan evaluasi OPD tidak hanya soal serapan anggaran, tetapi juga kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. Ia menyoroti pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang belum maksimal serta mendorong regulasi terkait standar tarif dan transparansi pengelolaan aset daerah.
Rapat kerja Pansus LKPJ ini diharapkan menghasilkan rekomendasi komprehensif sebagai evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Gorontalo sekaligus menjadi dasar perbaikan kebijakan dan arah perencanaan pembangunan, terutama dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.
