Faktanews.com, Pohuwato – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Pohuwato menyampaikan sejumlah catatan penting dan kritik konstruktif kepada Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam Rapat Paripurna ke-31 terkait pandangan fraksi atas Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025, Kamis (26/03/2026).
Pandangan Fraksi Golkar disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Golkar DPRD Pohuwato, Iqram Bhari Akbar Baderan. Dalam penyampaiannya, Akbar menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu lebih serius mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah keberadaan ritel modern di Pohuwato. Menurut Fraksi Golkar, pertumbuhan gerai seperti Alfamart, Indomaret, dan Alfamidi yang semakin masif berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik masyarakat.
Akbar menilai pemerintah perlu melakukan pembatasan pembangunan ritel modern serta meninjau kembali jam operasional yang selama ini berjalan selama 24 jam.
“Harus ada pengaturan yang jelas, baik terkait jumlah maupun jam operasional. Jangan sampai keberadaan ritel modern justru mematikan usaha kecil masyarakat,” ujar Akbar.
Selain itu, Fraksi Golkar juga mendorong percepatan pembentukan tim guna merealisasikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) pada 10 blok yang telah direncanakan pemerintah daerah. Menurutnya, legalisasi aktivitas pertambangan rakyat sangat penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Di sektor ekonomi daerah, Fraksi Golkar turut menyoroti lambannya proses pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keberadaan BUMD dinilai sangat strategis karena dapat menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pembentukan BUMD jangan terus berlarut-larut. Pemerintah harus segera menuntaskan prosesnya agar daerah memiliki instrumen untuk meningkatkan pendapatan,” tegasnya.
Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah daerah melibatkan Ombudsman dalam proses evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Pelibatan lembaga tersebut dinilai penting untuk memastikan penilaian terhadap OPD dilakukan secara objektif dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Fraksi Golkar turut menyoroti turunnya target PAD pada tahun 2025. Pemerintah daerah diminta memperkuat sumber daya manusia di bidang keuangan, khususnya dalam upaya optimalisasi pemungutan PAD agar target pendapatan daerah dapat kembali ditingkatkan.
Dalam sektor infrastruktur dan lingkungan, Fraksi Golkar menaruh perhatian serius terhadap persoalan banjir di Desa Hulawa. Akbar menyebut banjir yang kerap terjadi disebabkan oleh pendangkalan sungai akibat sedimentasi, sehingga air mudah meluap ke permukiman warga.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah didesak segera melakukan pengerukan sungai serta peninggian tanggul agar banjir tidak terus berulang.
Persoalan lain yang tak kalah mendesak adalah krisis air bersih di wilayah Dengilo hingga Popayato. Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah bersama PDAM segera mengambil langkah nyata untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
“Masalah air bersih ini sudah terlalu lama dirasakan masyarakat. Pemerintah dan PDAM harus bergerak cepat agar kebutuhan dasar warga bisa terpenuhi,” katanya.
Pada bagian akhir, Fraksi Golkar mendorong Bupati Pohuwato agar lebih aktif memperjuangkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat. Tambahan anggaran tersebut dapat diperoleh melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), hingga royalti dari sektor sumber daya alam.
Fraksi Golkar berharap pemerintah daerah mampu menunjukkan keberpihakan yang nyata kepada masyarakat melalui langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.
“Pemerintah harus benar-benar hadir, bukan sekadar ada. Dengarkan jeritan rakyat dan kembalikan kepercayaan publik,” tutup Akbar.
