Faktanews.com, Gorontalo – Pemerintah Kota Gorontalo bersama BPJS Kesehatan membahas langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tengah keterbatasan anggaran. Salah satu tantangan yang mengemuka adalah proyeksi kekurangan anggaran pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang mencapai lebih dari Rp1 miliar.
Hal itu mengemuka dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan yang digelar di ruang kerja Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Kamis (21/5/2026), dengan melibatkan para pemangku kepentingan utama.
Dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan koordinasi. Jika sebelumnya forum komunikasi dapat dilaksanakan dua kali dalam setahun, kini hanya dapat digelar satu kali.
Meski demikian, BPJS Kesehatan menegaskan proses rekonsiliasi dan pemutakhiran data kepesertaan tetap menjadi prioritas agar cakupan perlindungan kesehatan masyarakat di Kota Gorontalo tetap terjaga.
Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Ismail Madjid, mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran pembayaran iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBD, termasuk bagi aparatur sipil negara (ASN), diperkirakan meningkat menjadi sekitar Rp22 miliar.
“Anggaran yang tersedia saat ini sebesar Rp21 miliar. Sementara berdasarkan perhitungan terbaru, kebutuhan mencapai sekitar Rp22 miliar. Di sisi lain, kondisi keuangan daerah masih sangat terbatas karena pemerintah sedang menerapkan efisiensi anggaran,” ujar Ismail.
Untuk mengatasi potensi kekurangan anggaran tersebut, Pemerintah Kota Gorontalo akan mempercepat proses pemutakhiran data peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai APBD. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan diminta segera berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan guna melakukan verifikasi dan sinkronisasi data penerima bantuan.
Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bantuan iuran benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria, sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
Melalui validasi data yang akurat, Pemerintah Kota Gorontalo berharap anggaran sebesar Rp21 miliar yang telah dialokasikan mampu memenuhi kebutuhan pembayaran iuran BPJS Kesehatan selama satu tahun anggaran, sekaligus menjamin masyarakat tetap memperoleh akses terhadap layanan kesehatan tanpa hambatan.
