Faktanews.com, Pohuwato – Dinamika pengelolaan keuangan daerah kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Pohuwato dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi yang digelar pada Rabu (10/6/2026). Selain membahas keterlambatan Transfer Keuangan Desa (TKD), forum tersebut juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dari Badan Keuangan Daerah (BKD).
Anggota DPRD Pohuwato, , menilai bahwa salah satu persoalan yang turut memperlambat penyelesaian berbagai isu fiskal daerah adalah belum optimalnya pola komunikasi antara BKD dan DPRD.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap kebijakan keuangan daerah dapat dipahami secara utuh oleh semua pihak, termasuk legislatif sebagai lembaga pengawas.
Otan menekankan bahwa DPRD kerap mengalami kesulitan memperoleh penjelasan langsung dari pihak BKD ketika membutuhkan klarifikasi terkait berbagai persoalan keuangan, termasuk keterlambatan penyaluran TKD ke pemerintah desa.
“Yang dibutuhkan sebenarnya adalah respons yang cepat dan penjelasan yang jelas, agar setiap persoalan bisa segera dipahami dan tidak menimbulkan tafsir yang beragam di masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, komunikasi yang tidak berjalan optimal berpotensi menimbulkan jarak informasi antara eksekutif dan legislatif, yang pada akhirnya dapat berdampak pada munculnya spekulasi publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
DPRD juga menilai bahwa keterbukaan informasi bukan hanya soal teknis komunikasi, tetapi bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), terutama dalam pengelolaan anggaran dan distribusi keuangan daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik di tingkat desa.
Melalui forum RDP tersebut, DPRD berharap Badan Keuangan Daerah dapat melakukan evaluasi terhadap mekanisme komunikasi internal maupun eksternal, sehingga koordinasi antar lembaga dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Lebih jauh, DPRD menegaskan bahwa penguatan komunikasi antara BKD dan legislatif penting untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan daerah, sekaligus memastikan setiap kebijakan fiskal dapat dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
