Scroll untuk baca artikel
Example 300x300
Example floating
Example floating
Headline

SURAT EDARAN BUPATI BUKAN SURAT IZIN NORMALISASI PETI!

×

SURAT EDARAN BUPATI BUKAN SURAT IZIN NORMALISASI PETI!

Sebarkan artikel ini
Example 1600x727

Jangan Bungkus Kepentingan Tambang Ilegal dengan Dalih Cinta Desa

Oleh: Jhojo Rumampuk | direktur PT. Fakta Media Butota

FAKTA NEWS – OPINI. Terbitnya Surat Edaran Bupati Pohuwato terkait penghentian aktivitas pertambangan di tiga desa, yakni Desa Teratai, Bulangita, dan Hutino, semestinya dipahami secara utuh dan tidak ditafsirkan secara serampangan.

Iklan WinnetIklan Winnet

Jika substansi surat tersebut adalah penghentian aktivitas pertambangan, maka tidak ada ruang untuk menggiring maknanya menjadi sebuah perintah normalisasi, apalagi menjadikannya sebagai legitimasi bagi kepentingan kelompok tertentu yang selama ini berkaitan dengan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Persoalannya bukan sekadar siapa yang setuju atau tidak setuju dengan kebijakan Bupati. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana sebuah kebijakan pemerintah dapat ditarik ke dalam tafsir yang justru berpotensi bertolak belakang dengan tujuan penerbitannya.

Jangan sampai surat yang semestinya menjadi instrumen pengendalian justru diperdagangkan dalam ruang opini sebagai tiket untuk menghidupkan kembali aktivitas pertambangan yang belum jelas legalitasnya.

Siang tadi, sekitar pukul 14.30 WITA, kita semua dikejutkan dengan sebuah narasi pemberitaan salah satu media yang menyebutkan bahwa Surat Edaran Bupati disambut hangat oleh para pelaku usaha, bahkan dikabarkan mereka kompak melakukan normalisasi.

Yang lebih menarik perhatian adalah pernyataan salah seorang pelaku usaha yang dikutip dalam pemberitaan tersebut.

“Para pelaku usaha inginkan normalisasi demi desa tercinta, kami pelaku usaha rata-rata lokal, tidak ada orang lain.”

Pertanyaannya sederhana, tetapi sangat mendasar, Cinta seperti apa yang sedang diperlihatkan kepada desa sendiri?

Apakah cinta terhadap desa hanya diukur dari seberapa besar aktivitas pertambangan dapat kembali berjalan?

Apakah kecintaan terhadap kampung halaman cukup dibuktikan dengan mengatasnamakan masyarakat lokal, sementara persoalan lingkungan, keselamatan warga, kerusakan wilayah, dan kepastian hukum justru membutuhkan jawaban yang lebih serius?

Jangan terlalu mudah menjual kata-kata cinta desa untuk membungkus kepentingan ekonomi. Sebab mencintai desa bukan hanya soal siapa yang memperoleh keuntungan dari tanahnya, tetapi juga soal siapa yang bertanggung jawab ketika lingkungan rusak, ketika masyarakat menanggung dampak, dan ketika keselamatan manusia menjadi taruhan.

Lebih jauh lagi, klaim bahwa para pelaku usaha rata-rata merupakan warga lokal juga perlu diuji secara terbuka. Berapa jumlah pelaku usaha yang benar-benar berasal dari tiga desa tersebut?

Berapa banyak pekerja yang berasal dari luar daerah? Siapa pemilik modal, siapa pemegang kendali operasional, siapa yang menikmati keuntungan terbesar, dan bagaimana pembagian manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat?

Jangan sampai identitas lokal hanya dijadikan tameng untuk melindungi kepentingan ekonomi yang sesungguhnya tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat desa.

Kalau memang benar seluruh aktivitas itu diperjuangkan demi kepentingan masyarakat lokal, mengapa transparansi mengenai struktur kepemilikan usaha, asal-usul tenaga kerja, perputaran modal, dan distribusi keuntungan tidak dibuka kepada publik?

Jangan hanya berani mengaku putra daerah ketika berbicara tentang keuntungan. Harus berani pula bertanggung jawab ketika berbicara tentang dampak.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi sebelum Surat Edaran Bupati diterbitkan. Apakah selama ini para pelaku usaha sudah menunjukkan kepedulian terhadap desa melalui pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab? Apakah ada jaminan bahwa aktivitas yang mereka perjuangkan telah memenuhi ketentuan perizinan, perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, serta kewajiban terhadap masyarakat?

Sebab, jika sebelum surat edaran diterbitkan aktivitas pertambangan masih menyisakan persoalan legalitas dan dampak lingkungan, maka perubahan narasi menjadi normalisasi tidak serta-merta menyelesaikan persoalan tersebut.

Kita juga harus berhati-hati terhadap upaya menggiring opini seolah-olah penghentian aktivitas pertambangan sama dengan penghentian kehidupan ekonomi masyarakat. Dua hal itu tidak boleh dicampuradukkan. Pemerintah tentu berkewajiban melindungi mata pencaharian masyarakat, tetapi kewajiban tersebut tidak berarti pemerintah harus mengabaikan hukum atau memberikan pembenaran terhadap aktivitas pertambangan yang belum memiliki dasar legalitas yang jelas.

Jika ada kepentingan masyarakat yang harus dilindungi, carilah jalan keluar melalui mekanisme hukum, penataan perizinan, pengawasan lingkungan, dan solusi ekonomi yang berkelanjutan. Bukan dengan membangun tekanan opini agar sebuah kebijakan penghentian berubah menjadi pembenaran normalisasi.

Bupati Pohuwato juga perlu memastikan bahwa Surat Edaran tersebut tidak disalahartikan oleh pihak mana pun. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka apa yang dimaksud dengan penghentian aktivitas pertambangan, bagaimana mekanisme pengawasannya, dan apakah terdapat ruang hukum untuk kegiatan tertentu yang diklaim sebagai normalisasi.

Jangan sampai masyarakat dibuat bingung oleh dua narasi yang saling bertolak belakang: pemerintah menerbitkan surat penghentian, sementara sebagian pihak justru mengartikannya sebagai momentum untuk kembali beraktivitas.

Pada akhirnya, kita perlu mengingatkan bahwa desa bukan milik segelintir pelaku usaha. Desa bukan pula panggung bagi mereka yang ingin mengklaim dirinya paling mencintai kampung halaman hanya karena memiliki kepentingan ekonomi di dalamnya.

Desa adalah ruang hidup seluruh masyarakat. Ada petani, nelayan, pemuda, perempuan, keluarga, dan generasi mendatang yang juga memiliki hak atas lingkungan yang aman dan kehidupan yang layak.

Jangan jadikan masyarakat lokal sebagai tameng, jangan jadikan cinta desa sebagai slogan, dan jangan jadikan Surat Edaran Bupati sebagai alat untuk menggiring kepentingan normalisasi PETI.

Jika ingin memperjuangkan desa, buktikan dengan kepatuhan terhadap hukum, keterbukaan usaha, perlindungan lingkungan, dan keberpihakan kepada masyarakat secara keseluruhan.

Sebab, mencintai desa bukan berarti bebas mengeksploitasi desa. Dan menjadi putra daerah bukan berarti memiliki hak istimewa untuk mengabaikan aturan.

SURAT EDARAN BUPATI HARUS DIBACA SESUAI SUBSTANSINYA, BUKAN SESUAI KEPENTINGAN MEREKA YANG INGIN MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARINYA.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Akses berita Faktanews.com dengan cepat di WhatsApp Channel : https://whatsapp.com/channel/0029Vae1Mtp5q08VoGyN1a2S. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.
Example 120x600
Example 300x325