Faktanews.com (Daerah) – Kabupaten Boalemo, Statement Soewitno Kadji pada salah satu media online yang menyayangkan adanya pengecaman dari anggota DPRD Boalemo kini mendapat tanggapan dari Aleg PKS, Aswan Djamaludin ST., MT.,.
Dijelaskan oleh Aswan, bahwa pernyataan maupun pendapat yang keluar dari anggota DPRD memang harus melalui mekanisme tata tertib dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 Pasal 85 yang menjelaskan bahwa Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
Mengenai hak imunitas, lanjut Aswan, ini diatur dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 pasal 388 ayat 2 serta Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 176 ayat 2.
” Anggota DPRD kabupaten/kota tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPRD
kabupaten/kota ataupun di luar rapat DPRD
kabupaten/kota yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota,” terangnya.
Olehnya Aswan menilai bahwa statement Soewitno Kadji yang menyebutkan bahwa kecaman perseorangan Anggota DPRD tidak mematuhi tata tertib, ini adalah keliru.
“Jika ia (Soewitno Kadji_red) menilai bahwa statement kecaman anggota DPRD tidak berdasarkan tata tertib ini adalah keliru. Hak memberikan pendapat kami telah diatur dalam PP Nomor 12 tahun 2018, UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, serta UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” tegasnya. (Fn12)
