Faktanews.com, Pohuwato – Pemerintah Provinsi Gorontalo tanggapi pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Pohuwato ( PB KPMIP), Yopin Polutu, terkait pemberitaan yang berjudul ‘Ketum PB KPMIP Pertanyakan Pj Sekda Pohuwato, Benarkah Ada Kepentingan Politik?’ yang ditayangkan sebelumnya.
Melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Zukri Surotinojo, yang juga merupakan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Pohuwato yang baru dilantik kemarin (8/7) menerangkan bahwa, pengangkatan Sekda definitif di Kabupaten Pohuwato tidak bisa dilakukan, mengingat Bupati dan Wakil Bupati belum bisa mengangkat dan melantik pejabat enam bulan pasca dilantik. Di sisi lain, posisi Sekda sangat vital dan harus tetap terisi selama periode itu.
“Kewenangan kepegawaian masih dibatasi bagi kepala daerah yang baru dilantik. Enam bulan sebelum pilkada dan sesudah dilantik dilarang melakukan pergantian pejabat, oleh karena itu kewenangan penunjukan Penjabat Sekda diberikan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana diatur Perpres 3 Tahun 2018,” kata Zukri sebagaimana dilansir dari situs resmi Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kamis (8/7/2021).
“Pak Iswanta kan jabatannya di pemprov sebagai Asisten Administrasi Umum. Beliau ditarik lagi karena banyaknya kesibukan beliau yang sulit harus berbagai waktu dan jarak yang cukup jauh. Misalnya urusan pengelolaan keuangan karena beliau sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” sambungnya.
Diketahui, Zukri diberi tuga mengisi kekosongan Sekda di Pohuwato karena mengingat Pj Sekda sebelumnya yakni Iswanta telah ditarik ke Botu.
“Jadi jika dikaitkan penunjukkan Penjabat Sekda dengan urusan politik itu pikiran yang keliru. Semua orang harus berpikir dengan otak yang jernih dan hati yang bersih,” jelasnya. (Surdin)
