Faktanews.com, Pohuwato – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato meminta kepada semua Pemerintah Desa (Pemdes) di Pohuwato untuk menempelkan semua informasi tentang semua jenis bantuan dari pemerintah di kantor Desa.
Hal ini diminta karena sejumlah bantuan di Pohuwato ditemukan dalam proses penyaluran yang bermasalah. Hal itu dipicu lantaran Pemdes yang dinilai tidak transparan kepada masyarakat dalam hal bantuan.
“Semua fraksi menyuarakan kedepan sudah harus ada penempelan bantuan di masing-masing Desa,” kata Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, Senin (6/9).
Nasir menilai, ketidak transparannya Pemdes membuat masyarakat menjadi kebingungan saat bantuan telah tiba.
“Sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan dimana mereka mendapatkan bantuan tersebut, apakah di BLT, PKH, maupun di BST itu sendiri,” ujarnya.
Penulis: Surdin
