FAKTA NEWS – GORONTALO. Dugaan korupsi gaji sopir DPRD Provinsi Gorontalo resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo oleh Lembaga Pengawasan Pemerintahan Provinsi Gorontalo (LP3-G), Kamis 23/07/2026.
Ketua LP3-G, Abdullah Deno Djarai menjelaskan bahwa telah terjadi dugaan penyimpangan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai sekitar Rp4,68 miliar di DPRD Provinsi Gorontalo.
Deno mengatakan dugaan kerugian keuangan negara itu berkaitan dengan pembayaran gaji sopir bagi Ketua Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Gorontalo yang diduga dibiayai melalui APBD.
Deno, sapaan akrab Abdullah Deno Djarai menjelaskan, praktik tersebut diduga berlangsung selama dua periode keanggotaan DPRD, yakni masa jabatan 2014–2019 dan 2019–2024.
Ia mengungkapkan, pada periode 2019-2024 terdapat 13 orang sopir diduga menerima gaji melalui APBD Provinsi Gorontalo. Mereka terdiri dari sopir yang diperbantukan untuk Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Ketua Komisi III, Ketua Komisi IV, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Ketua Badan Kehormatan, serta sejumlah pimpinan alat kelengkapan dan fraksi lainnya.
Deno menduga pembiayaan sopir tersebut tidak memiliki dasar hukum yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah. Nilai dugaan kerugian mencapai sekitar Rp4.680.000.000.
Ia meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran yang diduga dipakai untuk membiayai sopir para pimpinan AKD dan fraksi DPRD Provinsi Gorontalo.
Hingga berita ini ditulis, Kontras.id masih berupaya keterangan resmi dari pihak DPRD Provinsi Gorontalo maupun instansi penegak hukum terkait tindak lanjut atas laporan tersebut.
Sebelumnya, alokasi anggaran untuk sopir anggota DPRD Provinsi Gorontalo menjadi perhatian publik. Pasalnya, anggaran yang diduga mencapai lebih dari Rp700 juta setiap tahun memunculkan tanda tanya mengenai efektivitas dan urgensi penggunaannya, terutama karena setiap anggota dewan telah menerima tunjangan transportasi.
Di tengah tuntutan efisiensi belanja daerah, pos anggaran tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persepsi kurang baik di mata masyarakat. Tidak sedikit yang mempertanyakan apakah pembiayaan sopir masih relevan ketika tunjangan transportasi telah diberikan sebagai fasilitas penunjang mobilitas anggota legislatif.
Sorotan tersebut bukan semata-mata berbicara soal besar kecilnya angka. Publik menilai persoalan ini menyangkut konsistensi penggunaan anggaran negara agar selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat luas.
Jika benar anggota DPRD telah memperoleh tunjangan transportasi sebagai pengganti fasilitas kendaraan dinas, maka muncul pertanyaan lanjutan. Untuk kepentingan apa lagi anggaran sopir dialokasikan setiap tahun? Pertanyaan ini dinilai wajar karena bersumber dari keinginan masyarakat agar setiap rupiah uang daerah digunakan secara tepat sasaran.
Di tengah kondisi ekonomi yang masih menuntut efisiensi di berbagai sektor pelayanan publik, kebijakan penganggaran seperti ini dinilai perlu dijelaskan secara terbuka. Transparansi dianggap menjadi langkah penting untuk menghindari munculnya spekulasi maupun penilaian negatif dari masyarakat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) BEM Provinsi Gorontalo, Lutfi Juniarsyah, menilai polemik tersebut seharusnya dijawab dengan penjelasan yang utuh dari pihak DPRD Provinsi Gorontalo agar tidak berkembang menjadi asumsi liar.
“Masyarakat berhak mengetahui dasar pengalokasian anggaran tersebut. Jika memang setiap anggota DPRD telah menerima tunjangan transportasi, maka perlu dijelaskan secara rinci mengapa masih terdapat anggaran untuk sopir. Transparansi adalah bentuk penghormatan terhadap uang rakyat,” ujar Lutfi
