Oleh : Jhojo Rumampuk
Keresahan masyarakat penambang di Kabupaten Pohuwato kembali merebak, menyusul unggahan viral dari salah satu warga Bumi Panua melalui akun Facebook-nya.
Unggahan tersebut bukan hanya curhatan emosional, tapi sinyal kuat bahwa krisis kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan,baik eksekutif maupun legislatif yang saat ini telah mencapai titik kritis.
Dalam postingan itu, penulis atas nama Resal Suleman dengan lantang menyuarakan kekecewaan atas ketimpangan kebijakan pemerintah yang dianggap lebih berpihak kepada perusahaan asing dibanding rakyat sendiri.
Kekayaan alam Pohuwato terus dikuras oleh korporasi, sementara para penambang rakyat yang dulunya menggantungkan hidup dari tanah mereka sendiri kini tersingkir, kehilangan ruang hidup, kehilangan penghidupan.
Unggahan itu juga menyinggung kembali peristiwa 21 September 2023, sebuah momen bersejarah yang mencerminkan ledakan frustrasi rakyat.
Aksi massa yang merusak dan membakar kantor-kantor pemerintahan adalah bentuk kemarahan yang sudah tak bisa lagi dibendung.
Tapi pertanyaannya tetap sama hingga hari ini, Apakah suara itu pernah benar-benar didengar?
Ataukah hanya dianggap sebagai “gangguan” oleh mereka yang duduk nyaman di kursi kekuasaan?
Lebih jauh, unggahan itu memperingatkan potensi munculnya perlawanan jilid dua. Dan acaman ini bukan isapan jempol.
Jika pemerintah terus membiarkan ketimpangan merajalela demi investasi dan keuntungan elit, maka tak ada yang bisa menjamin rakyat akan terus bersabar.
Rakyat bukan musuh negara, tapi mereka bisa menjadi lawan jika negara berpihak pada pemodal, bukan pada keadilan.
Ketika kepala daerah lebih sibuk menjaga hubungan dengan investor, dan ketika wakil rakyat di DPRD hanya menghitung untung-rugi tanpa mendengar jeritan konstituennya, maka satu-satunya pilihan rakyat adalah berjuang sendiri. Dan perjuangan rakyat yang kehilangan kepercayaan bukanlah hal yang mudah dikendalikan.
Ini bukan soal tambang semata.
Ini soal martabat. Soal hak atas tanah, hidup, dan keadilan bagi seluruh masyarakat penambang Bumi Panua
Sudah waktunya pemerintah membuka mata dan telinga. Jangan tunggu sampai amarah rakyat berubah menjadi badai yang lebih besar dari sebelumnya.
Jangan sampai sejarah 21 September hanya menjadi babak pertama dari sebuah cerita panjang tentang pengkhianatan dan perlawanan.
Rakyat Pohuwato sedang bicara.
Pertanyaannya, siapa yang berani mendengar?
Berikut kalimat yang di Posting oleh Akun Facebook Resal Suleman
Apa jadinya jika masyarakat Pohuwato tak lagi melihat pemerintah sebagai tempat berlindung? Jika kepala daerah bukan lagi tempat berkeluh kesah, dan DPR tak mampu lagi mewakili suara rakyat? Jawabannya adalah ketidakpercayaan. Sebuah kondisi di mana rakyat merasa sendirian, terasing di tanah sendiri, dipaksa bertahan dalam ketidakadilan yang diciptakan oleh tangan-tangan yang semestinya melindungi mereka.
Perusahaan asing terus melaju, mengeruk isi bumi Pohuwato dengan janji kesejahteraan yang terdengar manis di telinga, tapi pahit dalam kenyataan. Masyarakat yang dulu menggantungkan hidup dari tambang rakyat, kini dipaksa bertekuk lutut. Ruang hidup mereka semakin sempit, sementara calo-calo penguasa terus mengisi perut mereka yang sudah terlalu kenyang.
21 September 2023, sejarah telah mencatat perlawanan. Sebuah letupan kemarahan rakyat yang merasa dikhianati. Gedung-gedung pemerintahan di rusak dan dibakar, suara rakyat bergema dalam amarah yang sudah tak bisa dibendung. Tapi apakah pesan itu didengar? Atau hanya dianggap sebagai gangguan oleh mereka yang duduk di kursi empuk, menikmati keuntungan dari kesengsaraan rakyat?
Apa jadinya jika perlawanan jilid dua meletus? Apakah pemerintah masih akan menganggap ini sekadar emosi sesaat? Ataukah mereka akan terus berlindung di balik dalih keamanan investasi, sembari membiarkan rakyatnya sendiri tersingkir dari tanah kelahiran mereka?
Jika kepala daerah lebih peduli pada perusahaan ketimbang rakyatnya, jika DPR lebih sibuk menghitung keuntungan daripada menyuarakan penderitaan warganya, maka rakyat hanya punya satu pilihan, berjuang sendiri. Tapi bagaimana bentuk perjuangan itu? Apakah akan kembali dalam bentuk kemarahan yang membakar? Atau dalam bentuk perlawanan yang lebih terorganisir?
Pejabat yang menjual rakyatnya, calo-calo yang jadi perpanjangan tangan perusahaan, semua itu adalah parasit yang harus dibasmi. Sebab jika dibiarkan, mereka akan terus menggerogoti keadilan hingga habis tak bersisa.
Lambat tapi pasti, amarah yang dipendam akan meledak. Ketidakadilan yang dibiarkan akan menuntut balas. Dan ketika saatnya tiba, tak ada pagar yang cukup tinggi, tak ada kekuasaan yang cukup kuat untuk menghentikan gelombang yang akan menyapu segalanya.
Murka sedang menunggu waktunya.
#KeadilanUntukPohuwato #RakyatLawanOligarki #PohuwatoMelawan #SavePohuwato #TolakPenindasan #HakRakyatBukanOligarki #NegaraKemana #JanganBungkamKami
